Seorang Pendemo RUU HIP Dilarikan ke Ambulans

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa Aliansi Nasional Anti Komunis membawa poster saat melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020. Massa tampak membawa sejumlah poster dan spanduk yang isinya terkait penolakan terhadap perubahan Pancasila dan paham komunisme di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Massa Aliansi Nasional Anti Komunis membawa poster saat melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020. Massa tampak membawa sejumlah poster dan spanduk yang isinya terkait penolakan terhadap perubahan Pancasila dan paham komunisme di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta -Seorang pengunjuk rasa RUU HIP dilarikan dengan mobil ambulans karena diduga pingsan setelah berdiri sekian lamanya saat mengikuti unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat. "Dia hanya pusing, kayaknya masuk angin," kata Musa Marasabessy kepada Tempo di tengah kerumunan aksi, Rabu, 24 Juni 2020. Perempuan yang diboyong ambulans itu mengenakan baju #Forum Indonesia.

    Sebelumnya datang seorang lelaki menuju ambulans yang diparkir sekitar 100 meter dari mobil komando aksi. Lelaki itu melipir di dekat mobil darurat kesehatan itu dan menyerukan agar mobil ambulans datang. "Ambulans... ambulans, ke sana ada orang pingsan," kata pria berbadan gempal itu sambil menunjuk ke arah kerumunan massa.

    Namun, perempuan tersebut dalam pantauan Tempo, masih bisa berjalan memasuki ambulans. Di dalam mobil, dia langsung berbaring dengan kepala di bagian pintu belakang kendaraan itu.

    Aksi yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB itu menuntut Dewan Perwakilan Rakyat mencabut Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Para pendemo melakukan salat asar berjamaah yang bertepatan hujan turun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rangkap Jabatan dan Konflik Kepentingan di BUMN

    Ombudsman RI mendapati ratusan komisaris badan usaha milik negara berposisi rangkap jabatan dan berpotensi terjadi konflik kepentingan.