TEMPO.CO, Jakarta- Fraksi Partai Gerindra di Komisi C DPRD walkout setelah menolak usulan Pemerintah DKI Jakarta terkait pagu indikatif Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD DKI 2021 sebesar Rp 66,9 Triliun.
Aksi walkout pertama dilakukan anggota Gerindra S Andyka. "Saya melihat pembahasan ini masih sama dengan pembahasan sebelumnya, eksekutif belum menyiapkan pagu yang telah komisi C. Saya minta izin untuk ke luar dari ruangan," ujarnya dalam rapat, Rabu 24 Juni 2020.
Andyka kemudian beranjak ke luar meninggalkan ruangan rapat Komisi C bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Walkout kemudian dilakukan juga oleh anggota fraksi Gerindra lainnya Zuhdi Mahmudi dan Esti Arimi Putri. Serupa dengan Andyka setelah mengkritik usulan APBD DKI dua anggota Fraksi Gerindra itu juga memutuskan untuk meninggalkan rapat komisi C.
Andyka menilai usulan pagu indikatif APBD DKI 2020 sebesar Rp 66,9 triliun tersebut masih bisa ditingkatkan lagi, terutama di bidang pengelolaan aset. Menurut dia, potensi pendapatan di sektor aset DKI masih belum maksimal sehingga masih bisa digali lagi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Selain itu, kata Andyka, juga ada sektor pendapatan dari deviden laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih bisa ditingkatkan lagi untuk menambah pendapatan daerah. "Potensi dari BUMD untuk meningkatkan pendapatan masih terbuka," ujarnya.
Sedangkan fraksi lain juga menyatakan penolakan atas usulan tersebut. Secara umum Komisi C tidak sepakat dengan usulan pagu indikatif APDB 2021 Rp 66,9 triliun. Dewan mendesak DKI untuk menaikkan menjadi Rp 72 Triliun. Penolakan tersebut berlanjut dengan rapat diskor hingga satu minggu ke depan.
Wakil Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tri Indrawan mengatakan akan berupaya mengkoreksi kembali penyusunan pagu indikatif APBD DKI 2021. Termasuk, melihat potensi perekonomian yang mungkin masih akan terus terjadi di sepanjang masa PSBB Transisi hingga New Normal mendatang.
“Jadi kami akan terus koreksi soal penghitungan ini, saya akan sampaikan ke kepala Bappeda karena memang pembahasan masih akan terus berkembang. Seminggu ini bisa saja ada asumsi perubahan angka-angka masih mungkin terjadi, karena sektor ekonomi juga sudah mulai bangkit,” ujarnya.
