TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Pemantau Bansos Jakarta menemukan jumlah keluarga miskin baru di DKI Jakarta meningkat akibat pandemi Corona. Ribuan keluarga miskin juga terpantau belum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial.
“Banyak keluarga miskin yang layak mendapat PKH (Program Keluarga Harapan) tetapi tidak terdaftar”, kata Dika Muhammad anggota Koalisi Pemantau Bansos Jakarta, 26 Juni 2020. Dika mengatakan pendataan partisipatif dilakukan pada 14 April-13 Mei 2020.
Ada 3.598 responden dari 94 kelurahan dan 36 kampung di DKI Jakarta berhasil diwawancara secara online yang dilakukan oleh koalisi pada rentang waktu 14 April-13 Mei 2020. Hasilnya, kata Dika, 73 persen responden teridentifikasi sebagai warga sangat miskin dan layak mendapatkan perlindungan sosial berdasarkan kriteria penerima PKH Kemensos.
Menurut dia, 73 persen responden ini semakin rentan dan sangat terdampak Covid-19. Dika menyebutkan dari data yang dihimpun menunjukkan adanya peningkatan warga sangat miskin yang cukup signifikan akibat pandemi corona di Jakarta. Setidaknya, kata dia, 3.194 responden dari yang teridentifikasi menjadi sangat miskin. "Ini berdasarkan indikator kemiskinan yang dimiliki oleh pemerintah”, ujar Dika.
Ia menyebut koalisi menemukan 92 persen responden menyatakan tidak memiliki aset yang bisa digunakan saat darurat. Sehingga tidak memiliki ketahanan sosial dan ekonomi dalam menghadapi pandemi Corona.
Selain itu, lanjut Dika, akibat covid-19 sebanyak 60 persen responden menyatakan kehilangan pekerjaan. Hanya sekitar 30 persen yang menyatakan masih memiliki pekerjaan. "Ini menunjukkan tingkat keluarga miskin meningkat tajam," ujarnya.
Dika menyebutkan Pemerintah perlu segera mengambil langkah seperti memperluas cakupan jumlah penerima manfaat dan jenis layanan, program perlindungan sosial serta menambah alokasi anggaran program perlindungan sosial. Koalisi juga mengingatkan pemerintah terkait perbaikan pendataan warga miskin yang lebih partisipatif dan akuntabel.
Sementara itu, Sonny W Manalu, Staff Ahli Menteri Sosial mengklaim pemerintah pusat saat ini memiliki beberapa program untuk mengantisipasi meningkatnya keluarga miskin baru sebagai akibat dampak pandemi Corona.
Program tersebut antara lain menambah jumlah penerima PKH sebanyak 800 ribu keluarga miskin menjadi 10 juta keluarga. Semula jumlah penerima PKH sebesar 9,8 juta keluarga. Lalu ada tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 8,3 trilliun yang dialokasikan pemerintah untuk tambahan keluarga penerima PKH.
TAUFIQ SIDDIQ
