5 Fakta Larangan Kantong Plastik di DKI Jakarta

Reporter

Komunitas Cosplay mengajak warga untuk berhenti menggunakan plastik saat Car Free Day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 8 Maret 2020. Mereka membawa tas kain sebagai pengganti kantong plastik sekali pakai. TEMPO/Sintia Nurmiza

TEMPO.CO, Jakarta - Peraturan gubernur (Pergub) larangan kantong plastik di Jakarta akan berlaku efektif pada hari ini, Rabu, 1 Juli 2020. Nantinya, pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat diwajibkan menggunakan kantong belanja ramah lingkungan (KBRL). Penggunaan kantong plastik sekali pakai juga dilarang.

Aturan ini tertuang dalam Pergub Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat. Berikut sejumlah fakta yang dihimpun Tempo terkait kebijakan ini

1. Pertama Diwacanakan 2018

Aturan ini pertama kali diwacanakan pada 2018. Hal ini diungkapkan oleh mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Adji, yang membahas rencana larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Bahkan pembahasan drafnya dilakukan sejak awal tahun.

Hal ini tak terlepas dari besarnya sampah plastik di DKI Jakarta. Pada 2018, Jakarta total menghasilkan 7.000 ton sampah per hari. Sebanyak 14 persen dari jumlah itu adalah sampah plastik, satu persen di antaranya adalah kantong plastik. "Sampah plastik berkisar 980 sampai 1.100 ton per hari," kata Isnawa.

2. Sempat Terlunta-Lunta

Sepanjang pembahasan, draf aturan ini berkali-kali mundur. Setelah sempat diserahkan drafnya oleh Isnawa kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 2018, Pergub tak serta merta diteken. Pada 2019 Anies kemudian menunda karena ingin mengkaji detail poin-poin dalam draf tersebut.

Saat itu, Anies Baswedan menyebut Pergub berisi pembatasan kantong plastik sekali pakai. Selain itu, regulasi tersebut juga dibuat agar dapat mendorong pengusaha mencari kantong alternatif, seperti contohnya barang daur ulang. Pembahasannya pun berlangsung sepanjang tahun.

Pergub baru resmi diundangkan pada 31 Desember 2019 dan diterbitkan pada 7 Januari 2020. Pergub Nomor 142 Tahun 2019 ini berisi tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat.

3. Resmi Berlaku 1 Juli 2020

Meski diterbitkan pada awal 2020 namun aturan ini baru resmi diterapkan pada Rabu, 1 Juli 2020. Aturan ini memang tertulis berlaku setelah 6 bulan sejak diundangkan. Selama masa itu, aturan-aturan dalam Pergub disosialisasikan kepada pedagang dan pengusaha.

4. Sanksi Terberat Cabut Izin Usaha

Ada beberapa tahapan sanksi yang diatur dalam Pergub bagi para pelanggar. Sanksi pertama yang diberikan jika pelaku usaha tidak mematuhi regulasi ini adalah teguran tertulis. Teguran tertulis bakal diberikan sebanyak tiga kali.

Teguran pertama diberikan selama 14x24 jam, teguran kedua 7x24 jam dan teguran ketiga 3x24 jam. "Jika tidak mematuhi setelah teguran ketiga, sanksi selanjutnya adalah uang paksa," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih, Selasa, 7 Januari 2020.

Setelah teguran tertulis ketiga dipatuhi, kata dia, pelaku usaha bakal dikenakan uang paksa secara bertahap mulai dari Rp 5 juta. Sanksi uang paksa dinaikkan Rp 5 juta setiap pekan hingga mencapai Rp 25 juta. "Kalau masih tidak mematuhi juga maka bisa dilakukan pembekuan izin usaha," tutur dia.

Pembekuan izin akibat membandel stop kantong plastik sekali pakai diberikan jika setelah pemberian sanksi administrasi uang paksa selama lima pekan tidak dipatuhi. Jika pelaku usaha tidak membayar uang paksa maka sanksi berikutnya adalah pencabutan izin usaha.

5. Banjir Akibat Sampah Plastik Bukan Jadi Alasan Utama

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kebijakan melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai bukan karena menumpuknya sampah plastik dan menyebabkan banjir. Regulasi dibuat karena menyadari perubahan lingkungan.

"Ini bukan antisipasi, tapi bagian dari kita menyadari perubahan lingkungan yang luar biasa dan salah satu kontributornya adalah plastik," kata Anies di Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Selasa, 7 Januari 2020.

Ia mengatakan tidak semua plastik bermasalah karena beberapa di antaranya masih bisa diolah, seperti alat-alat kedokteran berbasis plastik di rumah sakit yang masih dapat diolah.

IMAM HAMDI | LANI DIANA | YUSUF MANURUNG






Jajal Sistem Tarif Integrasi Jakarta, Terhambat di Pembayaran dan Scan Barcode

8 jam lalu

Jajal Sistem Tarif Integrasi Jakarta, Terhambat di Pembayaran dan Scan Barcode

Tempo mendapati sejumlah kendala saat menjajal penerapan sistem tarif integrasi antarmoda ini


Anies Belum Cabut Pergub Penggusuran Warisan Ahok, PSI: Cuma Retorika

10 jam lalu

Anies Belum Cabut Pergub Penggusuran Warisan Ahok, PSI: Cuma Retorika

Politikus PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, menilai Anies Baswedan sebenarnya masih membutuhkan pergub penggusuran warisan Ahok


Bisakah Konsumen Mengurangi Sampah Plastik

12 jam lalu

Bisakah Konsumen Mengurangi Sampah Plastik

Jika pemerintah dan swasta ogah-ogahan menangani limbah, saatnya konsumen menyetop konsumsi komoditas yang menjadi sampah plastik.


Thomas Lembong Bocorkan Alasan Perombakan Direksi Ancol: Pecah Belah, Tidak Kompak

12 jam lalu

Thomas Lembong Bocorkan Alasan Perombakan Direksi Ancol: Pecah Belah, Tidak Kompak

Thomas Lembong memberikan bocoran siapa saja pihak-pihak yang akan menempati kursi baru Dewan Direksi Ancol.


Thomas Lembong Sebut Anies Baswedan Restui Perombakan Direksi dan Komisaris Ancol

12 jam lalu

Thomas Lembong Sebut Anies Baswedan Restui Perombakan Direksi dan Komisaris Ancol

Komut PT Pembangunan Jaya Ancol Thomas Lembong menyebut Dewan Direksi saat ini terlalu berpolitik untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok


Anies Baswedan Bakal Pimpin Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-77 di Plaza Selatan Monas

13 jam lalu

Anies Baswedan Bakal Pimpin Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-77 di Plaza Selatan Monas

Upacara HUT Kemerdekaan RI di Monas dilaksanakan sebelum kirab Bendera Merah Putih yang menjadi rangkaian upacara HUT RI ke-77 di Istana Merdeka.


Poin-poin Aturan Tentang Penerapan Tarif Integrasi di Jakarta

13 jam lalu

Poin-poin Aturan Tentang Penerapan Tarif Integrasi di Jakarta

Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur tentang pemberlakuan tarif integrasi di 3 angkutan umum massal, Transjakarta, MRT dan LRT.


RUPS Ancol Pekan Depan Rombak Direksi, Thomas Lembong: Diisi Profesional

14 jam lalu

RUPS Ancol Pekan Depan Rombak Direksi, Thomas Lembong: Diisi Profesional

Komisaris Utama Pembangunan Jaya Ancol Thomas Lembong mengatakan Anies Baswedan dan Grup Jaya sepakat mengembalikan manajemen Ancol murni profesional.


Pergub Penggusuran Era Ahok Belum Dicabut, PSI Anggap Anies Baswedan Ingkar Janji

15 jam lalu

Pergub Penggusuran Era Ahok Belum Dicabut, PSI Anggap Anies Baswedan Ingkar Janji

Hingga menjelang akhir masa tugasnya pada 16 Oktober 2022, Anies tidak kunjung mencabut Pergub Penggusuran era Ahok.


Penjelasan Alur Perpindahan Orang dalam Sistem Tarif Integrasi di Jakarta

1 hari lalu

Penjelasan Alur Perpindahan Orang dalam Sistem Tarif Integrasi di Jakarta

Tarif Integrasi membuat penumpang yang ingin berpindah moda transportasi antara MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta cukup bayar Rp 10 ribu