TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang pejabatnya menerima parcel dari pihak manapun. "Gubernur dan jajarannya tidak terima parcel," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balai Kota, Jakarta, Rabu (17/09).
Fauzi menyarankan pemberian parcel atau sembangan sebaiknya diberikan kepada pihak-pihak yang lebih memerlukan seperti panti-panti sosial dan fakir miskin. Saat ditanya sanksi apa yang akan dikenakan terhadap pejabat yang menerima parcel, Fauzi hanya menjawab, "Emangnya semua harus diberi sanksi."
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Mendagri Minta Pejabat Daerah Tolak Bingkisan Lebaran
17 Mei 2019
Mendagri Minta Pejabat Daerah Tolak Bingkisan Lebaran
Mendagri juga meminta agar kepala daerah dan pejabat daerah tidak mengajukan proposal atau permintaan dana untuk THR.
Penjual Parsel di Pasar Kembang Cikini Mengeluh Omzet Menurun
13 Juni 2018
Penjual Parsel di Pasar Kembang Cikini Mengeluh Omzet Menurun
Para pedagang parsel di Cikini mengeluhkan lamanya libur Lebaran para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bertambahnya penjual parsel online.
Kebanjiran Parsel dari Teman Pengusaha, Sandiaga Uno ke KPK
12 Juni 2018
Kebanjiran Parsel dari Teman Pengusaha, Sandiaga Uno ke KPK
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku kebanjiran parsel Lebaran 2018 dan telah berkoordinasi dengan KPK untuk menyalurkannya.
KPK Selidiki Parsel Lebaran Berlogo BPK untuk Politikus PKB
9 Agustus 2016
KPK Selidiki Parsel Lebaran Berlogo BPK untuk Politikus PKB
Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengatakan parsel Lebaran BPK mirip dengan yang ditujukan kepada politikus PKB.
BPK Akan Usut Parsel buat Abdul Kadir Karding
1 Juli 2016
BPK Akan Usut Parsel buat Abdul Kadir Karding
BPK menampik pernah mengirim parsel buat politikus PKB, Abdul Kadir Karding.
Ridwan Kamil Haramkan Pegawai Negeri Terima Parsel Lebaran
21 Juni 2016
Ridwan Kamil Haramkan Pegawai Negeri Terima Parsel Lebaran
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan setiap parsel yang akan diterima PNS dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung akan dikontrol.
Bagi yang diketahui menerima, selain sanksi, dilaporkan ke KPK.
Parsel Tak Masalah
10 Juli 2015
Parsel Tak Masalah
Zaman sekarang pejabat tak boleh lagi seenaknya menerima parsel. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggolongkan parsel sebagai gratifikasi, khususnya yang diberikan kepada penyelenggara negara dan pegawai negeri. Jika tidak berhati-hati, si penerima bisa menjadi tawanan KPK.
KPK Larang Pegawai Negeri Minta THR dan Terima Parsel
28 Juni 2015
KPK Larang Pegawai Negeri Minta THR dan Terima Parsel
Dalam kajian KPK, perbuatan tersebut bisa masuk ranah pidana. "
Hari Ini KPK Menerima Pengembalian 6 Parsel
12 Agustus 2013
Hari Ini KPK Menerima Pengembalian 6 Parsel
Parsel yang dikembalikan berasal dari anggota Komisi Hukum DPR RI Bambang Soesatyo dan pegawai Pemprov DKI Jakarta Aly.
