Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemkab Kucurkan Rp 20 Miliar Buat Cegah Banjir Bekasi, Detailnya?

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Foto udara banjir yang menggenangi rumah warga akibat tanggul penahan sungai yang jebol di Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, Kamis 27 Februari 2020. Menurut Data BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bekasi, tanggul yang jebol akibat luapan sungai Citarum berjumlah 8 tanggul dan menutup akses jalan menuju 4 desa di Muara Gembong. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Foto udara banjir yang menggenangi rumah warga akibat tanggul penahan sungai yang jebol di Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, Kamis 27 Februari 2020. Menurut Data BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bekasi, tanggul yang jebol akibat luapan sungai Citarum berjumlah 8 tanggul dan menutup akses jalan menuju 4 desa di Muara Gembong. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Bekasi -Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengalokasikan anggaran Rp 20 miliar untuk penanganan dan pencegahan banjir Bekasi.

Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Iman Nugraha mengatakan anggaran penanganan banjir Bekasi digunakan untuk normalisasi sungai, perbaikan dan pembuatan tanggul baru, pembangunan embung air, drainase, hingga kolam retensi.

"Sekitar 40 titik sungai akan mulai dinormalisasi mulai bulan ini hingga Desember," kata Iman di Cikarang, Jawa Barat, Jumat, 3 Juli 2020.

Normalisasi 40 titik sungai dilakukan mengingat di lokasi tersebut terdeteksi sebagai penyebab banjir akibat meluapnya air sungai hingga ke permukiman penduduk.

"Karena permukiman warga tersebut juga berdekatan dengan empat sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Bekasi," katanya.

Empat sungai yang menjadi prioritas normalisasi penanganan banjir Bekasi karena berdekatan dengan permukiman warga itu di antaranya Kali Busa, Kali Jambe, Kali Pisang Batu, dan Kali Cilemah Abang.

"Kita juga akan memperbaiki tanggul jebol di Kecamatan Sukawangi, Tambun Selatan dan Muaragembong serta penguatan tanggul pada saluran sekunder," ungkapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu pihaknya juga akan membangun tujuh embung air di empat kecamatan dengan total anggaran sebesar Rp 6 miliar.

Kemudian pembangunan 15 drainase utama di lingkungan permukiman dan perumahan dengan anggaran Rp10 miliar serta kolam retensi di empat wilayah dengan alokasi anggaran sebesar Rp2 miliar.

"Semua anggaran penanganan banjir Bekasi ini bersumber dari APBD kita tahun ini, mudah-mudahan sebelum penghujung tahun ini terealisasi semua agar penanganan banjir bisa maksimal," ucapnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Nur Chaidir mengatakan upaya penanganan banjir dilakukan dengan melakukan koordinasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung dan Citarum.

"Ini juga bagian dari komitmen setiap daerah dalam penanganan pencegahan banjir di wilayah Jabodetabekpunjur (Jakarta. Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur)," kata dia.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


RUU DKJ Disahkan DPR, Berikut Poin-Poin Penting UU DKJ Berikut Status Monas dan GBK Kemudian

20 hari lalu

Ilustrasi Monas (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
RUU DKJ Disahkan DPR, Berikut Poin-Poin Penting UU DKJ Berikut Status Monas dan GBK Kemudian

RUU DKJ telah disahkan DPR menjadi UU DKJ. Apa saja poin-poin penting dari Daerah Khusus Jakarta setelah Ibu Kota pindah ke IKN?


Cianjur Gabung Kawasan Aglomerasi Jakarta dalam RUU DKJ, ini Profilnya

28 hari lalu

Kepadatan kendaraan saat diberlakukan sistem satu arah menuju jalur wisata Puncak, Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 25 Desember 2023. Menurut Satlantas Polres Bogor sebanyak 5.819 kendaraan yang masuk Puncak kawasan puncak pada libur Natal 2023, jumlah tersebut dihitung dari pukul 05.02 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB, dengan jumlah 3.138 kendaraan roda dua, 2.509 roda empat dan bus truk 172 kendaraan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Cianjur Gabung Kawasan Aglomerasi Jakarta dalam RUU DKJ, ini Profilnya

Cianjur akan bergabung dengan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) usai ibu kota pindah ke IKN sesuai RUU DKJ.


Ini Modus Dokter Gadungan yang Ditangkap di Bekasi

29 hari lalu

Ilustrasi surat keterangan sakit / sehat dari dokter. Nieuwsblad.be
Ini Modus Dokter Gadungan yang Ditangkap di Bekasi

Modus yang dilakukan tersangka dokter gadungan yaitu mengaku sebagai dokter umum dengan nama yang menurutnya keren, Ingwy Tito Banyu.


Masuk Kawasan Aglomerasi dalam RUU DKJ, Pemkab Cianjur Ungkap Keuntungan yang Didapat

29 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Masuk Kawasan Aglomerasi dalam RUU DKJ, Pemkab Cianjur Ungkap Keuntungan yang Didapat

Salah satu keuntungan Cianjur dari RUU DKJ adalah infrastruktur penghubung antarkota atau kabupaten yang segera terealisasi.


Sandiaga Yakin Jabodetabekjur Bakal Dorong Pergerakan Wisatawan Nusantara, Ini Sebabnya

31 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ketika ditemui di kantornya pada Senin, 11 Desember 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Sandiaga Yakin Jabodetabekjur Bakal Dorong Pergerakan Wisatawan Nusantara, Ini Sebabnya

Menteri Sandiaga Uno menyatakan pembentukan kawasan aglomerasi di Jabodetabekjur itu dapat meningkatkan sektor pariwisata.


5 Fakta Jabodetabekjur, Jakarta yang Diperluas hingga Cianjur

31 hari lalu

Menteri Agraria Akan Rombak Konsep Jabodetabekjur
5 Fakta Jabodetabekjur, Jakarta yang Diperluas hingga Cianjur

Jakarta dengan istilah Jabodetabekjur juga tidak lagi menjadi ibu kota. Nama itu baru akan digunakan ketika ibu kota sudah pindah.


Pengamat Sebut Pemerintah Seharusnya Evaluasi BKSP Jabodetabekjur sebelum Bentuk Dewan Aglomerasi

32 hari lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pengamat Sebut Pemerintah Seharusnya Evaluasi BKSP Jabodetabekjur sebelum Bentuk Dewan Aglomerasi

Niwono Joga menyebutkan kawasan aglomerasi tidak digunakan dalam konteks perkotaan.


Saat Ibu Kota Pindah ke IKN Muncul Jabodetabekjur, Apa Hubungannya dengan RUU DKJ dan Dewan Aglomerasi?

33 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Saat Ibu Kota Pindah ke IKN Muncul Jabodetabekjur, Apa Hubungannya dengan RUU DKJ dan Dewan Aglomerasi?

Perpindahan ibu kota ke IKN melahirkan istilah baru untuk Jakarta yang berkaitan dengan daerah aglomerasi yaitu Jabodetabekjur. Apakah itu?


Jokowi Ungkit Kerugian di Jabodetabek Akibat Kemacetan Tembus Rp 100 Triliun per Tahun

4 Februari 2024

Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Jokowi Ungkit Kerugian di Jabodetabek Akibat Kemacetan Tembus Rp 100 Triliun per Tahun

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong agar masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke moda transportasi umum.


Relawan Mahfud MD, Komunitas Peluru Tak Terkendali Kunjungi Atlet Kalangan Disabilitas di Bekasi

29 Januari 2024

Peluru Tak Terkendali diwakili Young Lex (pertama dari kiri) dan Fico Fachriza (pertama dari kanan) mewawancarai Sugeng (tengah), pelatih atlet bulu tangkis difabel di GOR Smesh Sukaraya. (Foto: Dok. PTT)
Relawan Mahfud MD, Komunitas Peluru Tak Terkendali Kunjungi Atlet Kalangan Disabilitas di Bekasi

Dalam pertemuan tersebut para relawan cawapres Mahfud MD tersebut menemui Ketua Pengurus GOR Bulu Tangkis Smesh, Sugeng.