Mulai Juli, Dokumen Kependudukan Depok Dicetak di Kertas HVS

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memeriksa Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta terhadap pengendara kendaraan bermotor yang melintas menuju Jakarta di perbatasan wilayah, Depok, Jawa Barat, Rabu, 27 Mei 2010. Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kebijakan SIKM Jakarta untuk mencegah potensi gelombang kedua COVID-19 di ibu kota.  ANTARA

    Petugas memeriksa Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta terhadap pengendara kendaraan bermotor yang melintas menuju Jakarta di perbatasan wilayah, Depok, Jawa Barat, Rabu, 27 Mei 2010. Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kebijakan SIKM Jakarta untuk mencegah potensi gelombang kedua COVID-19 di ibu kota. ANTARA

    TEMPO.CO, Depok - Pemerintah Kota Depok menerbitkan surat edaran tentang penerbitan dokumen kependudukan menggunakan kertas HVS 80 gram ukuran A4 terhitung per 1 Juli 2020.

    Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 470/311 tentang Cetakan Dokumen Kependudukan, Pelayanan Administrasi Kependudukan.

    Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok, Nuraeni Widayatti mengatakan dokumen kependudukan yang dicetak dengan kertas HVS tetap terjamin keamanannya. Dokumen  dilengkapi dengan barcode yang terkoneksi dengan data kependudukan pemerintah pusat dan berlaku secara nasional.

    Dengan dokumen kependudukan digital ini proses legalisir juga tidak perlu dilakukan. Sebab telah dibubuhi dengan tanda tangan elektronik (TTE) yang dapat divalidasi melalui aplikasi VeryDS.

    "Meskipun kini sudah digital, tapi bagi yang dokumen kependudukannya dibuat sebelum 1 Juli, tetap berlaku," ujar Nuraeni dalam keterangannya, Senin 9 Juli 2020.

    Dikatakannya saat ini pelayanan administrasi kependudukan juga dapat diakses secara dalam jaringan (daring) atau online, yaitu melalui aplikasi chat Whatsapp. 

    "Untuk Pelayanan Dokumen Kependudukan Warga Negara Asing (WNA) di nomor 083819058030. Serta Pelayanan Surat Pindah Datang 085890242414 dan Surat Pindah Keluar 085890027977. Tapi pindah antar kecamatan dan kelurahan bisa langsung di kelurahan setempat.

    Lebih lanjut, ucapnya, untuk permohonan Akta Kelahiran dapat menghubungi 081385318459, Akta Kematian 081292854446. Sedangkan Akta Perkawinan, perceraian, perubahan status anak ke nomor 081292854447.

    Disdukcapil juga membuka pelayanan informasi dokumen kependudukan dengan kontak 0811166864. Begitu juga dengan pengaduan masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KK atau konsolidasi di nomor 08111158676.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.