Demokrat Pertanyakan Dasar Keputusan Gubernur Reklamasi Ancol

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pendemo berorasi dalam aksi menolak reklamasi Pantai Ancol di depan Balaikota Jakarta, Rabu, 8 Juli 2020. Pemberian izin reklamasi tersebut dinilai sebagai ironi dan melanggar janji kampanye Anies Baswedan. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Pendemo berorasi dalam aksi menolak reklamasi Pantai Ancol di depan Balaikota Jakarta, Rabu, 8 Juli 2020. Pemberian izin reklamasi tersebut dinilai sebagai ironi dan melanggar janji kampanye Anies Baswedan. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, mengatakan partainya akan membahas secara internal rencana reklamasi Ancol di Jakarta Utara. "Besok kami rapat internal," kata Mujiyono saat dihubungi, Jumat, 10 Juli 2020.

    Reklamasi Ancol tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) Seluas sekitar 35 hektare dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas 120 hektare. Surat ini diteken Gubernur DKI Anies Baswedan pada 24 Februari 2020.

    Dalam rapat yang telah dijadwalkan, kata Mujiyono, partainya akan membicarakan alasan Gubernur DKI Anies Baswedan menerbitkan surat keputusan itu. Menurut dia, semestinya keputusan gubernur tentang reklamasi Ancol itu tidak bisa dikeluarkan karena rencana pengembangan kawasan Ancol dengan cara memperluas daratan tidak ada dalam Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang.

    "Seharusnya tidak bisa dikeluarkan. Acuannya harus Perda Tata Ruang," kata Ketua Komisi Pemerintah yang membidangi produk hukum dan perundang-undangan itu.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman dan Nyaman Liburan Lebaran Idul Fitri 1442 H

    Ada sejumlah protokol kesehatan yang sebaiknya Anda terapkan kala libur lebaran 2021. Termasuk saat Salat Idul Fitri 1442H