Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ahok Heran Reklamasi Teluk Jakarta Ditolak, Reklamasi Ancol Yes

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Kepala Staf Presiden Moeldoko usai melakukan pertemuan tertutup dengan Komisaris Utama di PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kantor Staf Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 14 Januari 2020. Moeldoko menegaskan akan mengawal kebijakan Jokowi untuk menurunkan harga migas. TEMPO/Subekti.
Kepala Staf Presiden Moeldoko usai melakukan pertemuan tertutup dengan Komisaris Utama di PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kantor Staf Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 14 Januari 2020. Moeldoko menegaskan akan mengawal kebijakan Jokowi untuk menurunkan harga migas. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok mengaku heran dengan kebijakan Anies Baswedan yang menolak reklamasi Teluk Jakarta, tapi mengizinkan perluasan daratan dengan cara yang sama di Ancol, Jakarta Utara.

"Reklamasi pulau ditolak tetapi reklamasi pantai perluasan dari daratan diizinkan," kata Ahok melalui pesan singkatnya, Jumat, 10 Juli 2020, tentang reklamasi Ancol yang kian pelik. "Saya gak paham."

Reklamasi Ancol tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) Seluas sekitar 35 hektare dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas 120 hektare. Surat ini diteken Gubernur DKI Anies Baswedan pada tanggal 24 Februari 2020.

Ahok yang kini Komisaris Utama Pertamina itu menuturkan kajian analisis dampak lingkungan reklamasi mensyaratkan regulasi jarak 300 meter dari pulau utama dengan pulau buatan yang akan dibentuk.

Pekerja dengan alat berat mengeruk endapan sampah bercampur lumpur di aliran Sungai Ciliwung, kawasan Pasar Baru, Jakarta, 18 Januari 2018. Pengerukan tersebut untuk menormalkan kedalaman sungai sehingga aliran air lancar. ANTARA/Aprillio Akbar

Ahok masih belum tahu dasar Anies Baswedan melakukan reklamasi dengan cara meluaskan daratan yang dulunya direncanakan pembangunan Pulau Reklamasi L dan K.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Ahok, kebijakan Anies berpotensi melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang. Sebab, kebijakan reklamasi Ancol saat ini tidak ada di dalam Perda RDTR. "Apa tidak bertentangan dengan Perda RDTR?"

Mengacu pada Perda RDTR, kata dia, rencana reklamasi berada di Pulau L dan K, yang saat ini disebut DKI sebagai pengembangan Ancol sisi timur dan barat. Sisi Timur bakal dibangun reklamasi seluas 120 hektare yang mencaplok sebagian lahan Pulau L sisi selatan dan sisi barat yang notabene merupakan reklamasi Pulau K seluas 35 hektare.

"Saya nggak tahu izin perluasan Ancol ini seperti apa? Yang saya tahu sesuai Perda RDTR tahun 2014 adanya pulau K, L dan M di dekat Ancol. Kalau N itu Tanjung Priok sudah jadi pelabuhannya," demikian Ahok membeberkan.

Kata Ahok, pengembangan Ancol sebenarnya telah ada di Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Begitu juga reklamasi 17 pulau Teluk Jakarta, yang 13 pulau di antaranya telah dicabut izinya oleh Anies.

Setahu Ahok, pengembangan Ancol di sisi barat yang berada di lahan 35 hektare itu bakal dijadikan tempat wisata Universal Studio. "Dulu kalau nggak salah Universal Studio yang mau diundang masuk Ancol," ucapnya.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


AHY Masuk Bursa Cawapres PDIP, Demokrat: Capres Kami Anies Baswedan, Bukan Ganjar

8 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beserta jajaran pengurus Partai saat melakukan pendaftran bakal calon legislatif anggota DPR RI ke Kantor KPU, di Jakarta, Minggu, 14 Mei 2023. Partai Demokrat mendaftarkan 580 orang bakal calon anggota legislatif DPR RI dari 84 daerah pemilihan untuk mengikuti Pemilu 2024 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis
AHY Masuk Bursa Cawapres PDIP, Demokrat: Capres Kami Anies Baswedan, Bukan Ganjar

Puan Maharani menyebut AHY masuk bursa cawapres Ganjar Pranowo, tapi Partai Demokrat bilang bahwa Koalisi Perubahan solid dukung Anies Baswedan.


Elite Gerindra Depok: PSI Manfaatkan Kaesang buat Elektabilitas, Mirip NasDem Pakai Anies Baswedan

9 jam lalu

Dalam poster berukuran besar itu tampak Kaesang mengenakan kemeja putih sambil memegang sekuntum mawar merah. Ada juga tulisan 'PSI Menang, Walikota Kaesang' yang mengisyaratkan dukungan PSI agar Kaesang maju sebagai calon Wali Kota Depok. Foto: Istimewa
Elite Gerindra Depok: PSI Manfaatkan Kaesang buat Elektabilitas, Mirip NasDem Pakai Anies Baswedan

Ketua Dewan Penasihat DPC Partai Gerindra Kota Depok Nuroji mengatakan PSI sedang menaikkan popularitas dengan memanfaatkan viralnya Kaesang di Depok.


Ultimatum Demokrat soal Cawapres Anies Baswedan: NasDem Tak Khawatir, PKS Apresiasi

10 jam lalu

Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari Ketua DPP Partai PKS Al-Muzammil Yusuf, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, serta Bakal Calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai PKS Sohibul Iman, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Rifky Harsya (dari kiri ke kanan) bergandengan tangan usai memberikan keterangan pers di Jl Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Mei 2023. Dalam keterangan pers tersebut Koalisi Perubahan menyatakan tetap optimis dan solid menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam pelaksanaan Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ultimatum Demokrat soal Cawapres Anies Baswedan: NasDem Tak Khawatir, PKS Apresiasi

NasDem dan PKS buka suara soal desakan Demokrat yang ingin segera deklarasikan cawapres Anies Baswedan.


Demokrat Berharap Anies Umumkan AHY Sebagai Cawapres: Elektabilitasnya Signifikan

11 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beserta jajaran pengurus Partai saat melakukan pendaftran bakal calon legislatif anggota DPR RI ke Kantor KPU, di Jakarta, Minggu, 14 Mei 2023. Partai Demokrat mendaftarkan 580 orang bakal calon anggota legislatif DPR RI dari 84 daerah pemilihan untuk mengikuti Pemilu 2024 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Demokrat Berharap Anies Umumkan AHY Sebagai Cawapres: Elektabilitasnya Signifikan

Hinca Pandjaitan menyebut Demokrat masih berkukuh menjagokan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai cawapres bagi Anies Baswedan.


Megawati Sebut Orang yang Kritik Pembangunan Jalan Era Jokowi Kurang Bijaksana

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Megawati Sebut Orang yang Kritik Pembangunan Jalan Era Jokowi Kurang Bijaksana

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung orang yang tutup mata dengan pembangunan infrastruktur jalan di era Jokowi sebagai tak bijaksana.


Demokrat Geram Soal Rendahnya Survei Elektabilitas Anies Baswedan

18 jam lalu

Benny K Harman
Demokrat Geram Soal Rendahnya Survei Elektabilitas Anies Baswedan

Elektabilitas Anies Baswedan berada di posisi bawah Ganjar dan Prabowo dari hasil temuan lembaga survei.


Kala Demokrat Mulai Desak Anies Baswedan Segera Umumkan Bakal Cawapres di Bulan Ini

19 jam lalu

Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari Ketua DPP Partai PKS Al-Muzammil Yusuf, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, serta Bakal Calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai PKS Sohibul Iman, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Rifky Harsya (dari kiri ke kanan) bersiap memberikan keterangan pers di Jl Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Mei 2023. Dalam keterangan pers tersebut Koalisi Perubahan menyatakan tetap optimis dan solid menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam pelaksanaan Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kala Demokrat Mulai Desak Anies Baswedan Segera Umumkan Bakal Cawapres di Bulan Ini

Partai Demokrat mendesak Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wapresnya di bulan ini. Jika tidak akan ada evaluasi.


NasDem dan Tim 8 Respons Ultimatum Demokrat soal Cawapres Anies Baswedan

20 jam lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat akan menyaksikan Formula E di AGI Jakarta International E-Prix Circuit Formula E Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 3 Juni 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
NasDem dan Tim 8 Respons Ultimatum Demokrat soal Cawapres Anies Baswedan

Partai NasDem dan Koordinator Tim 8 buka suara terkait ultimatum Partai Demokrat yang hendak evaluasi soal deklarasi cawapres Anies Baswedan.


Mahfud Md Ogah Jadi Cawapres Anies Baswedan karena Tak Ingin Koalisi Pecah

23 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memberi keterangan soal rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan aset di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Jumat, 14 April 2023. Pada keteranganya, naskah RUU Perampasan Aset telah diparaf sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait dan segera dikirim ke DPR. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md Ogah Jadi Cawapres Anies Baswedan karena Tak Ingin Koalisi Pecah

Hal itu disampaikan Mahfud Md kepada Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat bersilaturahmi ke rumahnya.


Demokrat Ancam Evaluasi, NasDem Tak Khawatir

1 hari lalu

Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Nasdem Taufik Basari ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. TEMPO/Putri.
Demokrat Ancam Evaluasi, NasDem Tak Khawatir

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menyatakan partainya bersama Partai Demokrat dan PKS sudah memiliki kesepakatan dalam Koalisi Perubahan.