TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan perluasan kawasan daratan di Ancol berbeda dengan proyek reklamasi di teluk Jakarta.
"Yang terjadi di kawasan Ancol berbeda dengan reklamasi yang sudah kita hentikan seperti janji kita pada masa kampanye dulu," ujar Anies dalam rekaman video yang diunggah di akun Youtube Pemprov DKI, Sabtu 11 Juli 2020.
Anies mengatakan perluasan daratan di Ancol merupakan pemanfaatan daratan timbul di pantai Ancol akibat dari penumpukan hasil pengerukan lumpur di sungai dan waduk di Jakarta sejak 2009 lalu. Hasilnya kata dia saat ini terdapat 3,4 juta meter kubik lumpur yang kemudian saat ini telah menjadi daratan timbul seluas 20 hektare.
Anies mengakui jika secara teknis terbentuknya lahan 20 hektare di Ancol tersebut reklamasi, tetapi sebab, cara dan tujuannya berbeda dengan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta yang telah dihentikan.
Anies menyebutkan dari segi proses terbentuknya lahan di Ancol tersebut dari salah satu program pengendalian banjir di Jakarta yaitu dengan mengeruk sungai-sungai dan waduk yang dangkal akibat sedimentasi. Sedangkan proyek 17 pulau reklamasi sebelumnya kata dia, untuk komersil dan berpotensi menyebabkan banjir karena ada yang berhadapan dengan hilir sungai.
Kemudian, lanjut Anies reklamasi Ancol untuk kepentingan publik. Dari izin perluasan kawasan bagi Ancol hingga 150 hektare akan dijadikan pantai yang terbuka bagi publik. "Jadi masalahnya bukan soal reklamasi atau tidak reklamasi, masalahnya kepentingan umumnya di mana," ujarnya.
Anies menjelaskan untuk bisa dimanfaatkan secara legal, maka dia mengeluarkan Keputusan Gubernur nomor 237 pada Februari lalu, sebagai dasar hukum untuk syarat legal administratif. Anies menyebutkan dalam perluasan kawasan tersebut salah satunya akan dibangun museum sejarah Nabi terbesar di luar Arab Saudi. Hal ini, kata dia, juga akan menjadikan Ancol sebagai tujuan wisata nasional bahkan global.
