Asep Subhan Terbitkan KTP Djoko Tjandra, Anies: Pelanggaran Fatal

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lurah Grogol Selatan, Asep Subhan ditemui awak media di kantornya, Selasa, 7 Juli 2020. Tempo/M Yusuf Manurung

    Lurah Grogol Selatan, Asep Subhan ditemui awak media di kantornya, Selasa, 7 Juli 2020. Tempo/M Yusuf Manurung

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menonaktifkan Asep Subhan sebagai Lurah Grogol Selatan karena menerbitkan KTP Djoko Tjandra.  Ia dinilai telah menyalahgunakan kewenangan dalam menerbitkan KTP elektronik kepada koruptor bernama lengkap Joko Sugiarto Tjandra.

    “Laporan investigasi Inspektorat sudah selesai dan jelas terlihat bahwa yang bersangkutan telah melanggar prosedur penerbitan KTP-el tersebut," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 12 Juli 2020.

    Menurut mantan menteri dan kebudayaan itu, tindakan yang dilakukan Asep merupakan pelanggaran fatal. Pemerintah menonaktifkan Asep untuk melakukan penyelidikan lebih jauh

    Berdasarkan laporan yang diterima Anies dari Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Michael Rolandi, bahwa Asep telah berperan melampaui tugas dan fungsinya dalam penerbitan KTP-elektronik tersebut.

    "Pelajaran bagi semua, agar semua aman, maka selalu taati prosedur. Itu perlindungan terbaik. Berikan pelayanan terbaik, tercepat, tapi jangan lakukan pelanggaran prosedur dan jangan mengurangi persyaratan, apalagi dalam urusan administrasi kependudukan," ujarnya.

    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI dapat memberikan pelayanan penerbitan KTP-el bagi warga DKI Jakarta secara lebih cepat karena ketersediaan blanko KTP-el yang dilengkapi dengan sistem yang baik dan jaringan yang kuat.

    Namun, perlu diketahui, kata Anies, sistem Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi DKI Jakarta, tidak tersambung atau terintegrasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Direktorat Administrasi Hukum Umum dan Imigrasi.

    Sesuai kewenangan integrasi sistem instansi vertikal, berada di Kementerian Hukum dan HAM dengan Kemendagri. Sehingga, Pemerintah Daerah belum mampu melaksanakan pengawasan terhadap mobilitas penduduk antarnegara dan tidak mendapatkan pemberitahuan terkait status kenegaraan seseorang, dalam hal ini adalah status kenegaraan atas nama Joko Sugiarto Tjandra atau Djoko Tjandra.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anggaran Rp 28,5 Triliun untuk Gaji Ke-13 di Bulan Agustus 2020

    Pemerintah menyalurkan gaji ke-13 PNS pada Senin, 10 Agustus 2020. Ada sejumlah kelompok yang menerima gaji itu dari anggaran Rp 28,5 triliun.