Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak mengkritik klaim Gubernur DKI Anies Baswedan bahwa reklamasi Ancol bisa mencegah banjir Jakarta. Gilbert juga mempertanyakan program naturalisasi sungai yang tidak berjalan, padahal menjadi janji kampanye Anies.
"Saya melihat ketidakkonsistenan gubernur dalam reklamasi dan naturalisasi," kata Gilbert lewat keterangan tertulisnya, Ahad, 12 Juli 2020.
Menurut Gilbert, narasi naturalisasi sungai oleh Anies Baswedan sangat bagus, karena air bisa lebih maksimal masuk ke tanah dan air laut lebih tinggi di Teluk Jakarta sehingga air akan tertahan di hulu sungai seperti yang terlihat di Gunung Sahari, Jakarta Pusat.
"Pengerukan sungai tidak akan menjawab banjir di DKI. Itu penjelasan yang diberikan Anies saat itu (kampanye)," ujarnya.
Namun, yang sekarang terjadi adalah sebaliknya. Anies Baswedan memilih pengerukan sungai untuk tujuan reklamasi Ancol.
Kebijakan reklamasi Ancol tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) seluas sekitar 35 hektare dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas 120 hektare. Surat ini diteken Anies Baswedan pada tanggal 24 Februari 2020.
Menurut Gilbert, pengerukan sungai dan waduk merupakan program normalisasi yang dijalankan di era Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Artinya, Anies memilih melakukan normalisasi, tanpa ada sedikitpun upaya naturalisasi sungai selama dua tahun ini.
"Dalam tiga tahun era gubernur yang lalu, sangat nyata perbaikan di Jakarta tanpa harus menyebutkan satu per satu."
Menanggapi banyak kritik soal reklamasi Ancol, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan perluasan Ancol merupakan bagian dari program pengendalian banjir di Jakarta. Alasannya, lahan reklamasi yang terbentuk di pantai Ancol berasal dari lumpur hasil pengerukan sungai dan waduk di Jakarta. "Lumpur ini kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan Ancol. Jadi ini adalah sebuah kegiatan untuk melindungi warga Jakarta dari bencana banjir," ujarnya dalam video di Youtube Pemprov DKI, Sabtu 11 Juli 2020.
