Dipecat karena Pandemi Covid-19, Puluhan Pegawai Lion Air Demo

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan pekerja alih daya (outsourcing) maskapai penerbangan Lion Air menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Lion Tower, Jakarta, Senin, 13 Juli 2020. Mereka menuntut hak yang belum dibayarkan oleh manajemen perusahaan Lion Air. TEMPO/Tony Hartawan

    Ratusan pekerja alih daya (outsourcing) maskapai penerbangan Lion Air menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Lion Tower, Jakarta, Senin, 13 Juli 2020. Mereka menuntut hak yang belum dibayarkan oleh manajemen perusahaan Lion Air. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan pegawai outsourcing maskapai penerbangan Lion Air menggelar demonstrasi di kantor Lion Air Tower, Petojo Utara, Jakarta Pusat, 13 Juli 2020.

    Demo ini dihadiri oleh pegawai outsourcing dari anak Perusahaan Lion Air yaitu PT. Angkasa Aviasi Servis (AAS) dan didampingi oleh Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia (FSPBI).

    Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia (FSPBI) Edi Lesmana mengatakan mereka berunjuk rasa karena tidak adanya kejelasan dari manajemen Lion Air terkait hak-hak dan nasib para pegawai outsourcing PT. AAS, anak perusahaan Lion Air.

    "Mereka dipecat dengan alasan pandemi Covid-19. Perusahaan gak mampu bayar. Tapi kan masa kerja mereka bervariasi, dari 3 tahun sampai 10 tahun," sebut Edi saat ditemui Tempo di lokasi, Senin 13 Juli 2020.

    Selain menuntut pemberhentian kerja sepihak dari manajemen Lion Air, pegawai yang terdiri dari divisi porter dan operator lapangan ini juga menuntut hak-hak lain dari manajemen Lion Air.

    Edi menyebutkan, hak lain dari pegawai tersebut adalah BPJSTK dan membayar sisa THR.

    Ketua Umum FSPBI menambahkan, Lion Air seharusnya melakukan komunikasi kepada pegawai yang dipecat secara sepihak. "BPJSTK nya ditarik, THR mereka gak dibayar. Mereka berangkat lah. Kalaupun perusahaan bilang gak ada uang, perusahaan harus berkomunikasi dengan karyawan, bukannya langsung PHK begitu," ujar Edi.

    FAZRINALDO 


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.