Pakar Sarankan Anies Anggap Permukiman Kumuh Klaster Covid-19

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas 2.000 ASN sebagai petugas pengawas pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di Balai Kota, Selasa 23 Juni 2020. Tempo/Taufiq Siddiq

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas 2.000 ASN sebagai petugas pengawas pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di Balai Kota, Selasa 23 Juni 2020. Tempo/Taufiq Siddiq

    TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono menyarankan Gubernur DKI Anies Baswedan menganggap semua permukiman kumuh sebagai klaster Covid-19. Sebabnya, kawasan kumuh sangat rentan terhadap penularan virus corona.

    "Lebih baik sekarang anggap permukiman kumuh sebagai klaster agar pemerintah waspada terhadap penyebaran di sana," kata Pandu saat dihubungi, Senin, 13 Juli 2020.

    Pandu menjelaskan pemerintah harus mengedukasi penduduk di permukiman kumuh dan padat karena banyak yang abai terhadap protokol kesehatan. Selain itu, ia menyarankan pemerintah berfokus pada pemeriksaan terhadap warga di permukiman kumuh.

    Jika ditemukan ada yang positif Covid-19, Pandu menyarankan pemerintahan Anies Baswedan langsung membawa mereka ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk diisolasi. Pemerintah pun wajib memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga yang ditinggal diisolasi.

    "Karena masalahnya sekarang orang takut diisolasi karena masalah ekonomi. Jadi pemerintah harus membantu mereka agar mau diisolasi," ucapnya.

    Selain itu, untuk RW yang dianggap zona merah Covid-19 harus segera dikarantina. Namun pemerintah jangan hanya fokus terhadap karantina di zona yang dianggap merah, tapi juga seluruh kawasan yang padat penduduk.

    "Kawasan padat ini rentan. Jangan sampai fokus di RW yang dianggap zona merah, kawasan penduduk dilupakan. Padahal sama-sama berbahaya," ujarnya. "Yang perlu untuk kawasan padat adalah edukasi untuk disiplin terhadap protokol 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak)."

    Berdasarkan data yang dihimpun Tempo, hingga hari ini ada sebanyak 31 RW yang dianggap zona merah Covid-19. Sebagian besar dan dilakukan kebijakan pengendalian ketat berskala lokal (PKBL). Delapan RW di antaranya merupakan zona merah pada PKBL tahap dua.

    Dalam konperensi pers online, Ahad lalu, Gubernur Anies Baswedan menyatakan ada beberapa klaster Covid-19 di ibu kota. Klaster Covid-19 yang terbanyak adalah penularan warga yang dirawat di rumah sakit 45,26 persen. Klaster berikutnya adalah komunitas atau lingkungan 38 persen, pasar 6,8 persen dan klaster dari pekerja migran yang baru kembali. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.