TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Barometer Jakarta mengkritik keras kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal reklamasi Ancol.
"Pemerintah DKI kembali menjadi sorotan karena kebijakan Pemerintah DKI banyak menimbulkan polemik, ini penting yang perlu dicermati dan dikritisi terkait kebijakan Pemerintah DKI dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan," ujar Presidium Barometer Jakarta, Muhamad Farhan dalam keterangan tertulisnya, Rabu 15 Juli 2020.
Farhan menyatakan Anies Baswedan telah berbohong karena mengeluarkan izin reklamasi Ancol. Dia menyinggung janji kampanye Anies yang menolak pulau reklamasi. Namun sekarang Anies memberikan izin reklamasi seluas 155 hektare untuk perluasan kawasan Ancol.
Berbeda dengan janji kampanyenya, Anies malah mengerjakan reklamasi yang ditentangnya dulu dengan retorika-retorika. "Semua dusta, sekarang apa yang ia tolak justru dikerjakan dengan retorika-retorika manis khas Anies Baswedan, hal ini kita bisa lihat kebohongan dan pengabaian terhadap janji adalah bukti kegagalan dalam memimpin," katanya.
Mahasiswa itu menilai izin reklamasi Ancol akan merugikan nelayan dan merusak lingkungan ekosistem laut dan darat.
Dia mendesak agar Anies Baswedan mencabut Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tentang izin reklamasi Ancol. "Cabut Kepgub Reklamasi. Hentikan reklamasi sekarang juga dengan alasan apa pun. Kami menolak reklamasi harga mati," katanya.
