TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif, meminta Gubernur DKI Anies Baswedan memaksimalkan pemetaan zona rawan dan klaster virus corona selama masa perpanjangan PSBB transisi. "Yang perlu dilakukan jika ingin mempertahankan PSBB transisi, mapping (petakan) kawasan episentrum dengan baik," kata Syarif saat dihubungi, Kamis, 16 Juli 2020.
Syarif menuturkan sejumlah episentrum penularan Covid-19 telah terdata, yakni seperti pasar dan sejumlah kawasan yang menjadi zona merah. Sayangnya, kata dia, pemerintah belum maksimal melacak warga yang pernah mendatangi lokasi yang menjadi klaster penularan tersebut.
Contohnya, kata Syarif, pelacakan di klaster pasar tradisional. Di klaster tersebut, pemerintah baru bisa menjangkau pedagang yang berada di pasar. Sedangkan, pengunjung yang pernah datang sulit untuk dijangkau seluruhnya. "Padahal pelacakan pengunjung yang datang dan bersinggungan dengan pedagang yang positif penting. Tapi belum bisa dilakukan."
Selain itu, Syarif melihat Gubernur DKI Anies Baswedan juga belum berani mengambil kebijakan menghentikan masa transisi normal baru ini. Menurut dia, Anies masih menimbang dampak ekonomi jika kembali menerapkan pembatasan sosial dengan ketat.
Menurut anggota Komisi Pembangunan DPRD DKI itu lagi, Anies bakal memperpanjang transisi dan mengambil kebijakan yang lebih lunak dengan melakukan pendekatan sektoral. "Seperti penutupan pasar yang menjadi klaster. Jadi pendekatan yang dilakukan masih sektoral."
Syarif berharap pemerintah menggencarkan pelacakan kasus selama masa transisi perpanjangan ini. "Karena tidak bisa dibatasi seperti April lalu. Sekarang yang harus dilakukan lacak orang di kampung-kampung dan tutup zona yang di anggap rawan," ujarnya.
Transisi normal baru telah dimulai sejak 5 Juni 2020. Anies memperpanjang kebijakan transisi tersebut selama 14 dan akan berakhir hari ini, 16 Juli 2020. Hingga berita ini ditulis, Pemerintah DKI belum memberikan pernyataan untuk menghentikan atau memperpanjang kembali kebijakan PSBB transisi ini.