Massa Tak Dikenal Lakukan Aksi Pelemparan di Depan Gedung DPR

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kelompok buruh, petani, dan mahasiswa saat melakukan aksi menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 16 Juli. Massa aksi meminta DPR segera menjalankan TAP MPR IX/2001 untuk menyelesaikan tumpang tindih regulasi di sektor agraria dan sumber daya alam (SDA). Meminta pemerintah segera menuntaskan konflik agraria, memastikan aparat keamanan dan perusahaan (swasta dan BUMN) segera menghentikan tindakan-tindakan intimidatif, represif dan usaha-usaha kriminalisasi di wilayah-wilayah konflik agraria, teror, kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat di tengah pandemi saat ini. Pemerintah juga diminta bersungguh-sungguh memastikan sentra-sentra produksi pertanian, pangan, perkebunan dan peternakan dilindungi negara, terutama saat krisis akibat pandemi Covid-19 melanda. TEMPO/Subekti.

    Kelompok buruh, petani, dan mahasiswa saat melakukan aksi menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 16 Juli. Massa aksi meminta DPR segera menjalankan TAP MPR IX/2001 untuk menyelesaikan tumpang tindih regulasi di sektor agraria dan sumber daya alam (SDA). Meminta pemerintah segera menuntaskan konflik agraria, memastikan aparat keamanan dan perusahaan (swasta dan BUMN) segera menghentikan tindakan-tindakan intimidatif, represif dan usaha-usaha kriminalisasi di wilayah-wilayah konflik agraria, teror, kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat di tengah pandemi saat ini. Pemerintah juga diminta bersungguh-sungguh memastikan sentra-sentra produksi pertanian, pangan, perkebunan dan peternakan dilindungi negara, terutama saat krisis akibat pandemi Covid-19 melanda. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekelompok massa tak dikenal melakukan aksi pelemparan ke arah Gedung DPR sekitar pukul 17.30 WIB, Kamis 16 Juli 2020.

    Dari pantauan Tempo di lokasi, massa tidak dikenal ini berteriak dan langsung menyerang ke arah Gedung DPR.

    Mereka juga membakar sisa sampah dari demonstran Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK).

    Selain itu massa melempar batu dan botol air mineral dari seberang jalan tol hingga mengenai beberapa kendaraan yang melintas. Imbasnya arus lalu lintas jalan tol di depan gedung ditutup sementara.

    Polisi segera menghalau serangan dari massa yang tidak dikenal tersebut dengan mengerahkan mobil water cannon.

    Massa tidak dikenal ini berupaya kabur dari kejaran polisi dan lari ke arah Semanggi, dan sebagian mereka kabur ke arah Slipi Petamburan.

    Sebelumnya, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Pancoran menuju Slipi sempat ditutup oleh kepolisian karena ramainya massa pendemo Ganyang Komunis di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat sore ini, Kamis, 16 Juli 2020. Penutupan juga sempat dilakukan hingga ke arus lalu lintas di Jalan Tol Semanggi.

    "Tapi enggak lama, cuma 15 menit. Sekarang sudah dibuka kembali," ujar Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Lilik Sumardi saat dihubungi Tempo, Kamis, 16 Juli 2020.

    Lilik menjelaskan penutupan dilakukan karena massa yang tak terkontrol dan masuk ke ruas jalan tol. Melihat kondisinya yang berbahaya untuk dilalui kendaraan, polisi sempat menutup sementara jalur tersebut.

    Lilik mengatakan masyarakat kini bisa melintas kembali, namun tetap dengan rekayasa lalu lintas. Kendaraan dari arah Pancoran yang menuju Slipi akan dialihkan untuk melewati Pintu X dan melalui pintu belakang DPR RI.

    "Sampai sore ini jalan di depan Gedung DPR belum bisa dilalui karena massa masih ramai," kata Lilik.

    Sebelumnya, Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI kembali menggelar demonstrasi di Gedung MPR/DPR, Jakarta hari ini. Demo tersebut dihadiri anggota aliansi yang berjumlah 174 organisasi masyarakat, di antaranya adalah PA 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF).

    Aksi demo itu menuntut agar DPR bersikap dan mencabut Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP dari prolegnas.

    Selain itu, di hari dan tempat yang sama juga ada demonstrasi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja yang diadakan oleh elemen buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

    Dalam tuntutannya, mereka menuntut agar DPR menghentikan pembahasan RUU 'Omnibus Law' Cipta Kerja (RUU Ciptaker) saat pandemi virus corona.

    M JULNIS\FAZRINALDO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anggaran Rp 28,5 Triliun untuk Gaji Ke-13 di Bulan Agustus 2020

    Pemerintah menyalurkan gaji ke-13 PNS pada Senin, 10 Agustus 2020. Ada sejumlah kelompok yang menerima gaji itu dari anggaran Rp 28,5 triliun.