Cara Anies Baswedan Bantu Biaya Uang Pangkal Siswa Sekolah Swasta

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi foto pelajar SMP.

    Ilustrasi foto pelajar SMP.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta menyatakan telah menyiapkan sejumlah pola untuk membantu biaya uang pangkal siswa yang masuk sekolah swasta pada PPDB 2020/2021.

    Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah DKI menyiapkan program kerja sama dengan pihak swasta untuk mencari dana bantuan biaya pendidikan siswa yang terkena dampak pandemi virus corona.

    Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta, Catur Laswanto, mengatakan telah menghitung data siswa yang keluarganya terdampak pandemi dan belum masuk ke sekolah negeri. Jumlahnya mencapai 85.508 dari 126.011 siswa yang tidak diterima sekolah negeri dari jenjang SD, SMP dan SMA/sederajat.

    "Anggaran yang dibutuhkan Pemprov DKI Jakarta Rp 171.065.500.000 untuk memberikan bantuan biaya masuk bagi siswa terdampak Covid," kata Catur dalam rapat pimpinan bersama Gubernur DKI Anies Baswedan yang diunggah di akun YouTube DKI Jakarta, Minggu malam, 19 Juli 2020.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan biaya hidup di Ibu Kota, menjadi jauh lebih tinggi selama pandemi virus corona. Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, beban hidup jauh lebih berat karena pendapatan warga DKI yang anjlok. Hal tersebut juga berdampak terhadap biaya pendidikan di Ibu Kota, yang semakin terasa mahal.

    "Hidup hari ini di Jakarta itu menjadi beban yang jauh lebih besar, bukan karena biaya yang naik, tapi karena pendapatan yang turun," kata Anies 

    Karena itu, Pemerintah DKI berencana membantu uang pangkal masuk sekolah swasta sebesar Rp 1 juta untuk tingkat SD, SMP Rp 1,5 juta dan SMA Rp 2,5 juta. Adapun angka 85.508 tersebut berasal dari tingkat SD 9.969 siswa, SMP 27.766 siswa dan SMA/sederajat 47.783 siswa. Data tersebut merupakan data yang telah dipadankan dengan data penerima bansos.

    Bantuan uang pangkal tersebut bisa diambil dari pos anggaran belanja tak terduga (BTT) maupun melalui APBD Perubahan tahun 2020. Pos anggaran bisa diambil dari APBD perubahan karena sekolah swasta memberikan kesempatan memperpankang pembayaran uang pangkal. "Jadi masih dimungkinkan melalui APBD Perubahan," ujarnya.

    Selain itu, masih ada pola lain juga masih bisa dikembangkan seperti Kolaborasi Sosial Berskala Besar Pendidikan dan creative financing dengan sistem orang tua asuh. Jadi pemerintah nantinya bakal memberikan data-siswa siswa yang tidak mampu dan terdampak wabah ini untuk diserahkan kepada mereka yang berminat membantu sebagai orang tua asuh. "Jadi bisa dengan sistem pola orang tua asuh," ucapnya.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM, Polda Metro Jaya Tutup 10 Ruas Jalan Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

    Polisi menutup 10 ruas jalan di sejumlah kawasan DKI Jakarta. Penutupan dilakukan akibat banyak pelanggaran protokol kesehatan saat PPKM berlangsung.