DKI Bantu Uang Pangkal 85 Ribu Siswa Masuk Sekolah Swasta

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi bangku sekolah. Sumber: Pixabay/asiaone.com

    Ilustrasi bangku sekolah. Sumber: Pixabay/asiaone.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan DKI Jakarta mencatat 85.508 siswa perlu mendapatkan bantuan masuk ke sekolah swasta pada PPDB tahun 2020/2021. Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Catur Laswanto mengatakan jumlah tersebut berasal dari pemadanan data siswa keluarga terdampak Covid-19 yang menerima bansos, dan gagal masuk ke sekolah negeri pada PPDB tahun ini.

    "Kenapa kami padankan? Karena asumsinya adalah ketika nanti akan diberikan bantuan uang masuk atau uang pangkal sekolah, maka mereka adalah yang layak dan terdampak covid," kata Catur dalam rapat pimpinan bersama Gubernur DKI Anies Baswedan yang diunggah di akun YouTube DKI Jakarta, Minggu malam, 19 Juli 2020.

    Pemerintah DKI menghitung perkiraan bantuan uang pangkal masuk sekolah swasta mencapai Rp 171 miliar. Bantuan tersebut bakal diberikan untuk 9.969 siswa di jenjang SD, SMP 27.766 siswa dan SMA/sederajat 47.783 siswa. Bantuan bakal diberikan sebesar Rp 1 juta untuk tingkat SD, SMP Rp 1,5 juta dan SMA Rp 2,5 juta.

    Catur memaparkan jumlah siswa yang mendaftar pada PPDB tahun ini baik untuk sekolah negeri maupun madrasah mencapai 358.664 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Sebanyak 232.653 siswa telah diterima masuk ke sekolah negeri dan 126.011 tidak diterima.

    ADVERTISEMENT

    Adapun rincian daya tampung sekolah negeri maupun swasta hingga madrasah itu sebagai berikut: 170.528 siswa untuk tingkat SD, SMP 165.511 siswa, SMA 75.380 siswa dan SMK 90.621. "Calon peserta didik baru untuk SD sebenarnya daya tampung enggak ada masalah. Bahkan dari hasil yang kemarin tahun 2020 ada sisa kursi SD sejumlah 6.600."

    Sedangkan pada jenjang SMP jumlah peserta didik barunya tercatat 153.016 dari daya tampung 165 ribu. Kemudian, untuk SMA dan SMK, total daya tampung mencapai 166 ribu. "Sehingga kalau dibandingkan dengan potensi calon peserta didik sebetulnya berlebih," ucapnya.

    Namun, pada PPDB tahun ini masalahnya kapasitas SMP, SMA dan SMK negeri di Jakarta masih terbatas. Sedangkan minat siswa yang mau masuk negeri sangat tinggi. Sebab, daya tampung SMP hanya 51,68 persen dan SMA dan SMK adalah 35,41 persen dari jumlah siswa.

    "Ini mungkin perlu menjadi bagian bagaimana nanti kita mendongkrak kualitas sekolah yang saat ini berada di papan bawah."

    Adapun jumlah peserta didik yang mendaftar kemarin mencapai 358.664 orang. Yang ikut PPDB di sekolah negeri 334.110 dan yang mendaftar di madrasah negeri 24.554 orang. Yang sudah diterima di sekolah negeri mencapai 222.103 dan yang tidak diterima di sekolah negeri ada 112.007.

    "Jadi nanti kami asumsikan (yang tidak diterima di sekolah negeri) adalah mereka yang akan sekolah di sekolah swasta," ujarnya.

    Dari jumlah yang tidak diterima di sekolah negeri tersebut, 21.441 telah mendaftar dan masuk sekolah swasta terhitung pada 15 Juli lalu. Hinga hari ini juga masih ada yang berproses untuk masuk madrasah maupun sekolah swasta. "Berdasarkan info dari Disdik mereka sampai Agustus masih membuka pendaftaran."

    Gubernur Anies Baswedan meminta agar data penerima bantuan untuk sekolah swasta tidak hanya diberikan kepada mereka yang menerima bansos saja. Anies mendorong bantuan diberikan kepada 126.011 siswa yang tidak masuk ke sekolah negeri.

    "Daripada kami irit-irit, nyariin lagi (data siswa). Sudah kasih semua yang masuk swasta uang pangkalnya," ujarnya. "Rakyat kita juga merasa tenang, gak perlu ngurus surat miskin macam-macam."

    Anies mengusulkan nantinya bantuan kepada siswa di jenjang SD menjadi 17.859 orang, SMP 40.867 siswa dan SMA/sederajat 67.285 siswa. Adapun total bantuan yang diberikan pemerintah nantinya naik menjadi Rp 247,372 miliar.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Klaim Landai Angka Kasus Harian Covid-19, Angka itu Mengelabui Kita

    Pemerintah klaim kasus harian Covid-19 mulai melandai. Lalu mengapa pendiri LaporCovid-19 mengatakan bahwa angka itu tak ada artinya?