TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengintegrasikan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah negeri dan swasta dalam satu sistem. Hingga PPDB tahun ini sistem pendaftaran sekolah negeri dan swasta masih terpisah.
"Saya membayangkan nanti PPDB itu adalah PPDB negeri dan swasta, sebagai satu kesatuan, policy-nya terintegrasi, sehingga warga di Jakarta punya opsi semuanya," kata Anies saat memaparkan bantuan biaya masuk sekolah swasta bagi siswa dari keluarga terdampak Covid-19 dalam rapat pimpinan yang diunggah di akun Youtube DKI Jakarta, Minggu malam, 19 Juli 2020.
Menurut Anies, salah satu upaya untuk merealisasikan usulannya itu adalah dengan memberikan bantuan siswa yang masuk ke sekolah swasta. "Jadi masuknya dalam bantuan ini adalah entry point untuk kita reformasi (PPDB) nantinya," ujarnya.
Pada PPDB tahun ini, pemerintah bakal membantu biaya uang pangkal masuk sekolah swasta bagi siswa yang tidak diterima di negeri.
Pemerintah telah menghitung sedikitnya 85 ribu siswa dari berbagai jenjang akan dibantu biaya uang pangkalnya.
Total anggaran yang disiapkan diperkirakan bakal mencapai Rp 171 miliar. Pemerintah DKI akan membantu uang pangkal masuk sekolah swasta Rp 1 juta untuk tingkat SD, SMP Rp 1,5 juta dan SMA Rp 2,5 juta.
Menurut Anies, dengan mereformasi sistem pendaftaran tersebut juga bisa menjadi kesempatan pemerintah meningkatkan mutu sekolah swasta. "Sekarang justru peningkatan mutunya. Kesatu kualitas kepala sekolah, kedua kualitas guru."
Menurut Anies, sekolah swasta yang paling butuh mendapatkan perhatian adalah SMK. Pemerintah mempunyai pekerjaan besar membenahi SMK, yang mutunya masih belum maksimal dan jumlah siswanya sangat sedikit.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan pemerintah bisa melakukan langkah ekstrem dengan melakukan merger SMK yang siswanya sangat sedikit. "Tahun ini kalau bisa adalah tahun reformasi total untuk pendidikan swasta, tahun ajaran depan kita sudah bisa mengatur perpindahan antarjenjang sebagai satu kesatuan."
Anies menuturkan kebijakan ini nantinya bakal dituangkan dalam Peraturan Daerah sistem pendidikan yang sedang diusulkan tahun ini. Selain itu, dengan kebijakan pemerintah membantu siswa untuk masuk sekolah swasta menjadi kesempatan pemerintah mengatur mereka.
"Anda kami beri uangnya, Anda ikut kualitasnya, ikut pengendalian mutunya," ujarnya. "Jadi dengan swasta juga kami bisa mengendalikan, kenapa? Orang kita bantu uangnya."
Anies pun meminta Dinas Pendidikan DKI segera menyiapkan peta langkah untuk meningkatkan kualitas sekolah swasta. Sebab, pemerintah mempunyai kewajiban memberikan pendidikan yang setara.
"Mulai memanfaatkan pandemi untuk guru dan kepala sekolah mengikuti upgrading secara masif, total unit sekolah swasta itu berapa SMP dan SMA? 2.600, gak banyak itu, kalau kita training kepala sekolah cepat itu," ujarnya.
