DKI Bantu Uang Pangkal Sekolah Swasta, DPRD: Harusnya Digratiskan

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi gedung DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Subekti

    Ilustrasi gedung DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan legislator bakal mengawal anggaran rencana bantuan uang pangkal masuk sekolah swasta yang bakal dikucurkan Pemerintah Provinsi DKI.

    Pemerintah DKI mewacanakan bakal menggelontorkan Rp 171 miliar untuk membantu biaya masuk 85 ribu siswa ke sekolah swasta.

    "Memang seharusnya begitu. Siswa di DKI tidak hanya yang berada di sekolah negeri, ada swasta juga," kata politikus Partai Amanat Nasional itu melalui keterangan tertulisnya, Senin, 20 Juli 2020. "Semuanya harus di perhatikan."

    Ia menuturkan, anggaran ratusan miliar tersebut juga tidak boleh tidak tepat sasaran. Selain uang pangkal, pemerintah juga perlu memikirkan uang gedung untuk sekolah swasta. "Harusnya dibantu semuanya, jangan hanya uang pangkal. Kalau pemprov dengar suara rakyat di bawah, semuanya teriak minta digratiskan masuk sekolah swastanya."

    Menurut dia, tidak ada alasan pemerintah untuk membantu menggratiskan seluruh biaya di sekolah swasta. Di Brebes, Jawa Tengah, kata dia, telah menggratiskan biaya sekolah di swasta.

    "Kita punya APBD puluhan triliun, ini masuk di APBD Perubahan, sumber paling aman dari BTT (Bantuan Tak Terduga)," ujarnya.

    Selain itu, Zita mendorong pemerintah memaksimalkan kerja sama dengan swasta terkait dengan biaya pendidikan siswa yang keluarganya terdampak pandemi virus corona ini. Pemerintah harus memastikan bahwa yang dibantu adalah siswa yang memenuhi kriteria yang membutuhkan.

    Pemerintah pun jangan hanya mengandalkan data bantuan sosial dalam mendistribusikan bantuan biaya pendidikan tersebut. Sebab, data bansos sampai sekarang masih belum tepat sepenuhnya.

    "Banyak orang mampu bayar makan, tapi bayar sekolah sudah tidak cukup. Makanya datanya diambil saja dari jalur PPDB DKI kemarin, data siswa yang tertolak lengkap di situ," ujarnya.

    Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Catur Laswanto mengatakan ada 126.011 siswa tidak masuk di sekolah negeri dari jenjang SD, SMP dan SMA atau sederajat. Adapun jumlah siswa yang diterima di sekolah negeri mencapai 232.653 dari 358.664 siswa.

    "Dinas Pendidikan dengan tim akan melakukan penjangkauan dan pendampingan kepada siswa-siswa untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang tidak bersekolah di DKI jakarta," kata Catur dalam rapat pimpinan bersama Gubernur DKI Anies Baswedan yang diunggah di akun YouTube DKI Jakarta, Minggu malam, 19 Juli 2020.

    Dari jumlah yang tidak diterima di sekolah negeri tersebut, pemerintah telah memadankan data antara data PPDB tahun ini dengan penerima bantuan sosial. Hasilnya ada 85.508 siswa. "Data ini tidak termasuk mereka yang langsung daftar ke sekolah swasta papan atas pada umumnya."

    Adapun angka 85.508 tersebut berasal dari tingkat SD 9.969 siswa, SMP 27.766 siswa dan SMA/sederajat 47.783 siswa. Pemerintah DKI akan membantu uang pangkal masuk sekolah swasta Rp 1 juta untuk tingkat SD, SMP Rp 1,5 juta dan SMA Rp 2,5 juta.

    Selain itu, Dinas Pendidikan DKI telah menerbitkan surat edaran nomor 57 tahun 2020, yang intinya meminta sekolah swasta memberikan kebijaksanaan dalam biaya uang pangkal sekolah. "Kami juga sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk meringankan uang masuk bagi teman-teman atau keluarga yang terdampak covid,"


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bahayanya Sampah Laut Bagi Ekosistem

    Laut menyimpan banyak sekali manfaat. Namun, kondisinya sekarang sangat memprihatinkan. Banyaknya Sampah Laut menjadi masalah besar sekarang ini.