Bupati Bekasi Cek Kesiapan Belajar Tatap Muka, Hasilnya?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi bersekolah dengan menggunakan masker. (Xinhua/Kaikeo Saiyasane)

    Ilustrasi bersekolah dengan menggunakan masker. (Xinhua/Kaikeo Saiyasane)

    TEMPO.CO, Bekasi -Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengecek kesiapan belajar secara tatap muka melalui percakapan video virtual di Command Center Gedung Diskominfosantik, Selasa, 21 Juli 2020, bersama kepala TK, PAUD, SD, dan SMP di daerah itu.

    Dalam kesempatan tersebut, Eka berdiskusi soal kesiapan masing-masing sekolah jika nanti proses belajar tatap muka mulai diberlakukan.

    "Kabupaten Bekasi memang masih berada di zona kuning dan belum memungkinkan belajar tatap muka namun kita harus tetap mempersiapkan dari segi fasilitas sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka ke depannya," katanya usai diskusi.

    Ia mengatakan jika proses belajar secara tatap muka sudah diperbolehkan namun sekolah belum memiliki fasilitas yang sesuai standar protokol kesehatan dikhawatirkan akan memunculkan klaster baru penyebaran Covid-19.

    "Saya tidak ingin malah ada klaster penyebaran baru di sekolah. Makanya dari segi fasilitas di sekolah harus kita perbaiki. Jangan dulu fokus membangun gedung sekolah baru namun fokus untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang sudah tua," ucapnya.

    Eka juga meminta tenaga pendidik memanfaatkan teknologi untuk memudahkan penyampaian materi kepada murid jika kegiatan belajar mengajar sudah bisa dilakukan secara tatap muka.

    "Selain pemanfaatan teknologi, yang paling utama saya juga meminta pihak sekolah untuk mempersiapkan fasilitas sekolah yang sesuai dengan standar protokol kesehatan yang berlaku. Nanti akan saya lihat secara acak apakah sekolah ini sudah siap atau belum," katanya.

    Dia berharap, seluruh kepala sekolah dan guru berinovasi agar proses belajar mengajar lebih efektif meski saat ini kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara daring.

    Eka mengaku akan lebih memperhatikan kesejahteraan guru, baik yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN di Kabupaten Bekasi.

    "Insya Allah nanti akan kita perhatikan terkait kesejahteraan guru-guru yang ada di Kabupaten Bekasi. Terlebih non-ASN di Kabupaten Bekasi ada sekitar 8.000 lebih. Ini akan kita koordinasikan kembali," demikian Bupati Bekasi tersebut menambahkan.

    ANTARA


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.