TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyampaikan belum 100 persen usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Jakarta kembali beroperasi setelah PSBB dilonggarkan. Sarman berujar, modal pelaku usaha UMKM ini habis untuk kebutuhan rumah tangga selama pandemi Covid-19.
"Toko-toko di Pasar Jaya yang non-pangan masih banyak yang tutup, seperti warteg, salon, tukang bakso, tukang jahit, dan warkop masih banyak belum buka karena modalnya belum ada," kata dia saat diskusi virtual, Rabu, 22 Juli 2020.
Menurut dia, para pelaku UMKM ini memerlukan suntikan modal. Dia telah menyarankan kepada pemerintah pusat agar dana Rp 30 triliun yang ditampung di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bakal disalurkan kepada pemilik UMKM.
Tak cuma itu, Sarman meminta pemerintah DKI ikut memperhatikan nasib para pelaku UMKM yang terdampak Covid-19. Dia mengusulkan pemerintah DKI membentuk Komite Percepatan Pemulihan Perekonomian seperti yang telah dilakukan pemerintah pusat. Komite versi pusat bernama Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Komite itu, dia melanjutkan, nantinya bakal merumuskan pelbagai kebijakan untuk menggerakkan perekonomian UMKM di Ibu Kota. Sebab, Sarman menuturkan, setiap bidang usaha memiliki tantangan yang berbeda-beda.
"Supaya nanti kebijakan-kebijakan ini dirumuskan sehingga nantinya kebijakan pemulihan DKI ini sesuai dengan harapan dunia usaha," jelas dia.
Sarman mengutarakan terdapat sekitar 1,2 juta pelaku usaha berdasarkan data sensus pada 2016. Dari angka itu, hampir 93 persen di antaranya merupakan UMKM. Sementara jumlah usaha menengah besar sekitar 80 ribu atau 6,54 persen. Dia berujar, ribuan pelaku usaha ini terdampak Covid-19.
