TEMPO.CO, Jakarta - DPRD Kabupaten Bogor mendukung langkah Ade Yasin yang melibatkan anggota TNI dalam melanjutkan pembukaan Jalur Poros Tengah Timur (PTT) atau Puncak Dua.
"Pembukaan jalur oleh TNI kita dukung karena bicara aspek budaya sendiri selama ini kan TNI tergabung di TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). TNI bagian instansi vertikal Kabupaten Bogor," ujar Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto saat ditemui di kantornya, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat, 24 Juli 2020.
Menurutnya, untuk membangun jalan alternatif penghubung Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur itu tidak akan cukup jika hanya mengandalkan APBD Kabupaten Bogor. Maka dibutuhkan bantuan dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat.
"Dengan mengambil langkah tersebut minimal jalan yang sudah dibuka, masyarakat mulai bisa menggunakan walaupun belum selesai. Kemudian beberapa titik yang semula longsor mulai tertata kembali," kata politisi Partai Gerindra itu.
Menurut Rudy, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi harus menaruh perhatian pada kelanjutan nasib Jalur Puncak Dua, pasalnya berkaitan dengan kepentingan dua daerah.
"Ini kan ironi di tengah Kabupaten Bogor di jalan itu lahan sangat luas, masyarakat banyak di sana tapi ekonomi masyarakatnya gak tumbuh. Karena lahan kosong. Kalau hujan itu (motor) trail aja susah apalagi mobil," sebut Rudy.
Bupati Bogor Ade Yasin mendanai TNI dari Korem 061/Suryakencana senilai Rp 5 miliar untuk melanjutkan pekerjaan Jalur Poros Tengah Timur (PTT) atau Puncak Dua Kabupaten Bogor Jawa Barat.
Ade Yasin menyebutkan bahwa Jalur Puncak Dua diperlukan untuk memecah kepadatan volume kendaraan di Jalur Puncak Cisarua yang kerap terjadi, terlebih pada setiap akhir pekan.
"Pembangunan Jalur Puncak Dua harus segera dilakukan. Jalur alternatif tersebut diperlukan untuk memecah kemacetan lalu lintas di kawasan Puncak yang kian parah, terutama pada akhir pekan," bebernya.
Selain mempermudah akses masyarakat, pembangunan jalan yang ditaksir menelan biaya Rp 1,2 triliun itu bisa mendongkrak perekonomian warga sekitar. Pasalnya, jika dilihat berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut, tergolong masih minim.
"Karena keinginan kita memang kuat, saya harapkan masyarakat juga ikutan gotong royong. Pembangunannya harus dipaksa karena memang kebutuhan," tuturnya.
