Bupati Bogor Beri TNI Rp 5 Miliar untuk Kerjakan Jalur Puncak Dua

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga dua desa di Jalur Puncak II menguruk sendiri jalan yang rusak parah sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang membiarkan jalur alternatif terasebut.TEMPO/Deden Abdul Aziz

    Warga dua desa di Jalur Puncak II menguruk sendiri jalan yang rusak parah sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang membiarkan jalur alternatif terasebut.TEMPO/Deden Abdul Aziz

    TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Bogor Ade Yasin menggelontorkan dana Rp 5 miliar kepada TNI dari Korem 061/Suryakencana untuk kelanjutan pekerjaan Jalur Poros Tengah Timur atau Jalur Puncak Dua di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Ade Yasin menyebutkan bawa Jalur Puncak Dua diperlukan untuk memecah kepadatan volume kendaraan di Jalur Puncak Cisarua yang kerap terjadi, terlebih setiap akhir pekan.

    "Pembangunan Jalur Puncak Dua harus segera dilakukan. Jalur alternatif tersebut diperlukan untuk memecah kemacetan lalu lintas di kawasan Puncak yang kian parah, terutama pada akhir pekan," ujar dia.

    Selain mempermudah akses masyarakat, pembangunan jalan yang ditaksir menelan biaya Rp 1,2 triliun itu bisa mendongkrak perekonomian warga sekitar. Pasalnya, jika dilihat berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut, tergolong masih minim.

    "Karena keinginan kita memang kuat, saya harapkan masyarakat juga ikutan gotong royong. Pembangunannya harus dipaksa karena memang kebutuhan," ujar Ade seperti dikutip Antara, Jumat, 24 Juli 2020.

    DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendukung langkah Ade Yasin tersebut.

    "Pembukaan jalur oleh TNI kami dukung karena bicara aspek budaya sendiri selama ini kan TNI tergabung di TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). TNI bagian instansi vertikal Kabupaten Bogor," ujar Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto saat ditemui di kantornya, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat, 24 Juli 2020.

    Menurutnya, untuk membangun jalan alternatif penghubung Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur itu tidak akan cukup jika hanya mengandalkan APBD Kabupaten Bogor. Maka dibutuhkan bantuan dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat.

    "Dengan mengambil langkah tersebut minimal jalan yang sudah dibuka, masyarakat mulai bisa menggunakan walaupun belum selesai. Kemudian beberapa titik yang semula longsor mulai tertata kembali," kata politisi Partai Gerindra itu.

    Menurut Rudy, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi harus menaruh perhatian pada kelanjutan nasib Jalur Puncak Dua.

    "Ini kan ironi di tengah Kabupaten Bogor di jalan itu lahan sangat luas, masyarakat banyak di sana tapi ekonomi masyarakatnya gak tumbuh. Kerena lahan kosong. Kalau hujan itu (motor) trail aja susah apalagi mobil," kata Rudy.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 4 Tips Aman Dalam Lift saat Pandemi Covid-19

    Lift sangat membantu aktifitas sehari-hari di kantor. Namun di tengah pandemi Covid-19, penggunaan lift harus lebih diperhatikan.