TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, menyarankan pemerintah mengevaluasi kebijakan perpanjangan PSBB transisi yang bakal berakhirnya pada 30 Juli mendatang, secara menyeluruh.
"Evaluasinya pakai data dari kebijakan PSBB saat awal juga. Jangan hanya data dari PSBB transisi saja," kata Tri saat dihubungi, Senin, 27 Juli 2020.
Menurut Tri, dengan mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan pembatasan ini akan terlihat bahwa langkah pemerintah melonggarkan kegiatan ekonomi dan sosial keliru di tengah wabah belum terkendali.
Selain itu, kebijakan istilah pemerintah juga tidak tepat saat memasuki masa transisi normal baru karena tetap memasukan istilah PSBB. "Melakukan PSBB transisi, tapi masih dilonggarkan. Kalau mau dilonggarkan jangan pakai istilah PSBB transisi."
Tri menuturkan Pemerintahan DKI harus melakukan kebijakan yang lebih baik untuk mencegah penularan virus Corona. Sebab, selama masa transisi ini jumlah kasus semakin tinggi.
“Memang semakin banyak yang dites, tapi tetap penambahan kasus ini harus menjadi perhatian karena belum terlihat penurunan."
Epidemiolog itu menyarankan pemerintah melakukan beberapa opsi setelah masa perpanjangan transisi berakhir beberapa hari lagi. Pertama, kata dia, pemerintah bisa menerapkan langkah yang ekstrem dengan kembali menerapkan PSBB satu provinsi.
Kedua, pemerintah melakukan PSBB tingkat kota, kecamatan, sampai keluarahan dan rukun warga. "Jadi harus dianalisis dengan baik, apabila satu kecamatan dianggap rawan jangan ragu batasi pergerakan di satu kecamatan itu."
