Anies Baswedan Utang Rp 12,5 Triliun ke PT SMI untuk Pulihkan Ekonomi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tangkapan layar video Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pesan bagi ASN di DKI Jakarta terkait realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19, Jumat (29/5/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

    Tangkapan layar video Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pesan bagi ASN di DKI Jakarta terkait realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19, Jumat (29/5/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani pengajuan pinjaman uang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur di kantor Kementerian Keuangan, Senin, 27 Juli 2020. DKI mengajukan pinjaman sebesar Rp 12,5 triliun yang nantinya disalurkan ke Bank Pembangunan Daerah.

    Utang ini dilakukan untuk pemulihan ekonomi imbas pandemi virus corona. "Ini pertama kalinya kami mendapatkan pinjaman lewat PT SMI. Jadi ada beberapa sektor yang nanti akan dibantu," kata Anies dalam penandatanganan kerja sama yang disiarkan di akun YouTube Kemenkeu RI.

    Anies mengatakan pinjaman itu pertama bakal dimanfaatkan untuk pengendalian banjir, kedua peningkatan pelayanan air minum, pengelolaan sampah, peningkatan infrastruktur transportasi, peningkatan infrastruktur pariwisata dan kebudayaan, dan olahraga

    Jakarta, kata Anies, memiliki porsi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. "Karena itu bila kami bisa mempercepat pemulihan di Jakarta akan berdampak secara nasional."

    Sejauh ini, DKI telah berusaha menanggulangi wabah Covid-19. Langkah yang dilakukan Jakarta adalah dengan meningkatkan kegiatan untuk penanganan Covid-19 secara proaktif.

    Pemerintah berusaha meningkatkan pelacakan dan pemeriksaan ketika pemerintah mulai merelaksasi pembatasan sosial sejak 5 Juni lalu. "Dengan begitu, kami bisa mengidentifikasi pribadi-pribadi yang telah terpapar agar mereka bisa isolasi agar tidak terjadi penularan lebih jauh," ujarnya.

    "Dan porsi itu amat tinggi. Dari WHO yang mensyaratkan 1.000 orang baru per 1 juta penduduk, di Jakarta ini kita sudah melampaui itu," ujarnya.

    Rata-rata pemerintah melalui uji seka per minggu di Jakarta, menyentuh 38 ribu pemeriksaan per pekan untuk orang baru. "Dan itu artinya kita hampir 4 kali lipat dari yang diharuskan WHO."

    Pemerintah melakukan kebijakan itu agar masyarakat memiliki ketenangan. Kebijakan tersebut telah terlihat dari rasio positif di Jakarta, yang berkisar 5,2-5,8 persen, jauh di bawah angka nasional yang mencapai 12 persen.

    "Ini adalah usaha kita untuk membuat masyarakat memiliki rasa tenang bahwa pemerintah mengerjakan semua langkah yang benar untuk menangani Covid-19."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penjelasan Bamsoet Terkait Aturan Kepemilikan Senjata Api 9mm

    Bamsoet meluruskan pernyataan terkait usul agar Polri memperbolehkan masyarakat memiliki senjata api 9mm untuk membela diri. Mengacu pada aturan.