DPRD DKI Sebut Kemendikbud Belum Cari Solusi Belajar Jarak Jauh

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang murid baru tingkat Sekolah Dasar (SD) mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) secara daring dari rumahnya di Blitar, Jawa Timur, Senin, 13 Juli 2020. ANTARA FOTO/Irfan Anshori/wsj.

    Seorang murid baru tingkat Sekolah Dasar (SD) mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) secara daring dari rumahnya di Blitar, Jawa Timur, Senin, 13 Juli 2020. ANTARA FOTO/Irfan Anshori/wsj.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum serius mencari solusi kebijakan pendidikan saat pandemi Covid-19.

    "Tolong siapa pun yang peduli pendidikan. Anak-anak kami butuh kehadiran pemerintah," kata Zita melalui keterangan resminya, Senin, 27 Juli 2020.

    Zita menemukan masih banyak anak yang belum bisa menjalani pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19. Banyak anak di Jakarta yang sulit untuk belajar online, salah satunya Meilani.

    Menurut Zita, Meilani tak bisa mengakses internet saat belajar dari rumah karena keterbatasan biaya. Orang tua Meilani yang menjadi pekerja konveksi tak mampu membeli paket internet untuk pendidikan putri mereka karena penghasilannya habis untuk makan dan bayar kontrakan mereka. 

    "Akibat pandemi gajinya juga berkurang. Saya tidak bisa membayangkan, apabila konsep pendidikan kita diterapkan hingga tahun depan," kata Zita Anjani. 

    Yang lebih miris, pembelajaran jarak jauh ini terkesan hanya menjadi formalitas absensi semata. Sebab, guru hadir hanya untuk memberi tugas lewat buku sekolah yang sudah dimiliki siswa.

    "Tanpa memberikan video penjelasan tentang pembelajaran hari itu. Ini sangat berbahaya," ujarnya.

    Menurut Wakil Ketua DPRD DKI itu, konsep pembelajaran jarak jauh seperti ini selain memakan biaya, juga sama sekali tidak memberikan edukasi apapun. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Selama 4 Bulan Ada Bantuan Tunai untuk Pegawai Bergaji di Bawah Rp 5 Juta

    Pemerintah memberikan bantuan tunai bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta selama 4 bulan. Menteri BUMN Erick Tohir mengatakan hal itu demi ekonomi.