TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Pemantau Bansos Jakarta menyerahkan data pamantauan bantuan sosial kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Selasa, 28 Juli 2020. Anggota Koalisi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Gunardi Ridwan, mengatakan telah memberikan data hasil pantauan bansos ke Pemprov DKI untuk bahan evaluasi pendistribusian bantuan sosial pada periode selanjutnya.
Dari hasil pemantauan Koalisi, kata dia, banyak ditemukan masalah terhadap data penerima bansos. "Jadi masih banyak yang tidak tepat sasaran. Yang berhak justru tidak dapat. Jumlahnya ada lebih dari 3 ribu orang," kata Gunardi usai beraudiensi dengan Riza Patria.
Selain itu, selama pandemi ini bakal bertambah banyak orang miskin baru yang membutuhkan bantuan pemerintah. Sehingga, kata dia, pemerintah harus lebih fleksibel dalam pendataan dan pendistribusian bantuan kepada warga yang membutuhkan.
Untuk menyelesaikan permasalahan data dan prosedur pendataan, Koalisi menyarankan beberapa kebijakannya seperti pendaftaran aktif harus dibuka setiap saat. "Jadi tidak hanya dua kali dalam setahun."
Ia menuturkan kemiskinan merupakan sesuatu yang dinamis. Jadi setiap saat ada yang jatuh ke dalam atau keluar dari kemiskinan. "Bila hal ini dilakukan, data akan selalu terbarui."
Selain itu, petugas yang harus melakukan verifikasi dan validasi pun tidak bertumpuk tugasnya di waktu tertentu, yang tentu saja akan kurang baik hasilnya. Prosedur pendaftaran aktif harus menghilangkan birokrasi yang berbelit dan persyaratan dokumen yang menyulitkan.
Bagi orang miskin yang tidak memiliki dokumen-dokumen kependudukan, sudah seharusnya mereka langsung difasilitasi pembuatannya sehingga negara bisa melihat mereka kedepannya. "Lalu mereka langsung didaftarkan sebagai warga miskin/orang tidak mampu."
