TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu yang menggelar unjuk rasa menolak reklamasi Ancol di depan Balai Kota pada Selasa, 28 Juli 2020 melemparkan telur ke arah kantor Gubernur Anies Baswedan.
"Ini simbol bahwa kami kecewa, kami marah. Kami kasih telur busuk ke dalam sana, karena Anies sudah melakukan hal-hal yang busuk," kata Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Jakarta Donny Manurung di Jalan Medan Merdeka Selatan hari ini.
Humas GMJB, Ritus Prawiro menambahkan, Anies Baswedan dalam membuat Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tidak berkaca dengan Peraturan yang sesuai.
Ia mengatakan, Anies telah melangkahi hukum yang menjadi dasar pembentukan Keputusan Gubernur tersebut.
"Anies membuat Kepgub ini maladministrasi, tidak sesuai dengan kaidah hukum. Jadi ada semacam tindakan yang melangkahi hukum, karena Kepgub yang dibuat tidak memiliki landasan hukum yang kuat," kata Ritus.
Sebelumnya Gubernur Anies Baswedan menjelaskan bahwa keputusan yang ia terbitkan terkait reklamasi Ancol sudah sesuai dengan kaidah hukum.
Anies mengatakan Keputusan Gubernur DKI nomor 237 tahun 2020 terkait izin perluasan daratan Ancol dikeluarkan sebagai syarat legal adminsitrasi untuk mengajukan pemanfaatan lahan kepada Badan Pertanahan Nasional.
Anies mengatakan dari 20 hektare lahan yang terbentuk di kawasan Ancol saat itu belum memiliki dasar hukum untuk dimanfaatkan. Dalam Kepgub itu Anies memberikan izin kepada perluasan kawasan 120 hektare kepada Ancol, dan 35 hektare untuk Dufan.
"Setelah terbentuk 20 hektare lahan tidak punya status hukum, efeknya lahan itu tidak bisa dimanfaatkan, untuk bisa dimanfaatkan Pemprov DKI harus mengurus hak pengelolaan lahan ke Badan Pertanahan Nasional, dan itu membutuhkan legal administratif agar lahan punya dasar hukum dan bisa dimanfaatkan," ujar dalam rekaman video yang diunggah di akun Youtube Pemprov DKI, Sabtu 11 Juli 2020.
