Pemkot Depok Bolehkan Perayaan Pernikahan dan Khitanan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Depok, Mohammad Idris (tengah) saat konferensi pers terkait warganya positif virus corona atau COVID-19, di Balai Kota Depok, Senin 2 Maret 2020. TEMPO/Ade Ridwan

    Wali Kota Depok, Mohammad Idris (tengah) saat konferensi pers terkait warganya positif virus corona atau COVID-19, di Balai Kota Depok, Senin 2 Maret 2020. TEMPO/Ade Ridwan

    TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Depok, Jawa Barat, Mohammad Idris, membolehkan warganya menggelar perayaan pernikahan dan khitanan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat kepada para tamu dan undangan.

    "Tentunya tidak boleh ada kontak fisik secara langsung bersalaman atau berpelukan antara penyelenggara, tamu maupun antartamu yang hadir," kata Mohammad Idris dalam keterangannya di Depok, Selasa.

    Pemkot Depok sudah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 49 Tahun 2020. Yaitu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Depok.

    Dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 49 Tahun 2020 tersebut, salah satunya mengatur mengenai kegiatan perayaan khitanan dan kegiatan perayaan pernikahan yang sudah mulai diperbolehkan, dengan berbagai ketentuan.

    Idris menjelaskan ketentuan lainnya dalam perayaan khitanan atau pernikahan yaitu pembatasan udangan. Msalnya ada sekitar 50 orang setiap 1 jam. Kemudian,jika menggunakan tenda terbuka atau luar ruangan diatur 50 persen dari kapasitas dan jika menggunakan gedung ruang tertutup diatur 30 persen dari kapasitas.

    "Tidak diperkenankan juga jamuan makan secara prasmanan jadi makanan disiapkan dalam box atau bawa pulang. Selain itu tuan rumah dan tamu juga wajib menggunakan masker, menjaga jarak fisik minimal 1,5 meter dan menyiapkan tempat cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer," ujarnya.

    Dikatakannya dalam perayaan khitanan atau pernikahan, pihaknya juga memberikan izin kepada pekerja seni untuk melakukan aktivitas hiburan. Hal tersebut agar dapat mengakomodasi pekerja seni pada masa COVID-19.

    "Perlu ditegaskan kegiatan hiburan pada perayaan khitanan atau pernikahan diperbolehkan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jika dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku, kami akan melakukan pengawasan dan penertiban," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Selama 4 Bulan Ada Bantuan Tunai untuk Pegawai Bergaji di Bawah Rp 5 Juta

    Pemerintah memberikan bantuan tunai bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta selama 4 bulan. Menteri BUMN Erick Tohir mengatakan hal itu demi ekonomi.