Penularan Corona Geser ke Klaster Perkantoran, Fraksi PDIP: Pemprov DKI Gagap

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga tampak mengenakan masker saat melintas di jembatan penyeberangan orang (JPO) di kala masa pandemi, di kawasan perkantoran SCBD di Jakarta, Senin, 27 Juli 2020. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19 per 27 Juli 2020, kasus positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 100.303 kasus, dimana 58.173 orang dinyatakan sembuh dan 4.838 orang meninggal. TEMPO/Hilman Fathurrahman w

    Warga tampak mengenakan masker saat melintas di jembatan penyeberangan orang (JPO) di kala masa pandemi, di kawasan perkantoran SCBD di Jakarta, Senin, 27 Juli 2020. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19 per 27 Juli 2020, kasus positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 100.303 kasus, dimana 58.173 orang dinyatakan sembuh dan 4.838 orang meninggal. TEMPO/Hilman Fathurrahman w

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Gembong Warsono menilai Pemerintah DKI Jakarta gagap dalam menghadapi kasus penularan Corona atau Covid-19 yang terus bertambah, terutama sejak penerapan PSBB Transisi.

    Gembong mengatakan Pemerintah Provinsi DKI kerap bertindak setelah terjadi penularan Covid-19, misalnya saat Pemprov DKI baru meningkatkan pengawasan setelah pasar tradisional menjadi pusat penularan.

    "Saya bilang Pemprov DKI gagap. Kenapa gagap karena misal kemarin ketika muncul pasar jadi pusat penyebaran seluruh aparatur dikerahkan ke pasar semua tidak melakukan antisipasi," ujar Gembong saat dihubungi, Rabu 29 Juli 2020.

    Hal yang sama lanjut Gembong juga terlihat saat ini, ketika pusat penyebaran bergeser ke klaster perkantoran. Artinya kata dia, sejak awal memang tidak ada langkah yang kongkrit dari Pemerintah DKI dalam menekan penularan Corona .

    Padahal, menurut Gembong, Pemerintah DKI sudah mempunyai regulasi dan kebijakan dalam Peraturan Gubernur nomor 41 tahun 2020 yang mengatur pemberian sanksi bagi pelanggar PSBB transisi, namun pengawasan di lapangan belum dilaksanakan dengan maksimal.

    Gembong memisalkan kasus penularan atau klaster perkantoran yang saat ini banyak ditemukan kasus positif padahal di dalam Pergub sudah diatur terkait jumlah kapasitas orang di dalam kantor.

    "Ini soal pengawasan di lapangan pergub itu sudah relatif bagus seperti memgatur kapasitas orang tanpa pengawasan di lapangan ini menjadi problem tersendiri," ujarnya.

    Gembong menilai jika tidak ada gebrakan dari Pemerintah DKI maka kondisi Jakarta tidak akan berubah. Menurut dia, Pemerintah DKI harus meningkatkan pengawasan di lapangan terutama pelaksanan Pergub 41 tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Klaim Hadi Pranoto Soal Obat Covid-19 Dipatahkan Sejumlah Pakar

    Hadi Pranoto jadi perbincangan warganet setelah ia mengkalaim menemukan obat Covid-19 ketika diwawancarai musisi Anji. Sejumlah pakar meragukan Hadi.