Anies Baswedan: Kalau Tes Dikurangi Jakarta Aman di Atas Kertas

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi swab test atau tes usap Covid-19. REUTERS

    Ilustrasi swab test atau tes usap Covid-19. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tes swab dengan metode PCR di Ibu Kota akan terus berjalan agresif. Tujuannya untuk mencegah penularan Covid-19 yang lebih besar lagi.

    "Bila kami mengurangi angka tesnya mungkin angka positif Jakarta akan kelihatan rendah. Di atas kertas kita akan kelihatan seperti aman padahal nyatanya wabah itu masih ada," kata dia saat konferensi pers virtual, Kamis, 30 Juli 2020.

    Anies mengutarakan 80 persen tes swab hari ini merupakan kasus Covid-19 baru. Sementara 20 persen lagi pemeriksaan ulang terhadap pasien yang sudah terkonfirmasi positif corona.

    Data Dinas Kesehatan DKI per hari hari ini menunjukkan tes swab dilakukan pada 6.874 spesimen. Dari jumlah itu, 5.573 spesimen adalah kasus baru. Dinas Kesehatan mendapati 299 orang positif dan 5.274 negatif.

    "Jadi sumber daya yang kami miliki, kami gunakan bukan untuk mengetes ulang, tapi dipakai untuk mencari kasus baru," ucap dia.

    Itu semua, kata Anies, dilakukan untuk keselamatan warga. Warga yang ternyata terinfeksi corona dapat lebih cepat menjalani isolasi. Dengan begitu, virus tak menyebar ke orang lain, seperti keluarga, tetangga, dan kolega.

    Hari ini Anies mengumumkan PSBB transisi fase 1 diperpanjang sampai dengan 13 Agustus 2020. Sebab, positivity rate Covid-19 di Jakarta naik menjadi 6,5 persen.

    Positivity rate merupakan hasil dari pembagian jumlah orang positif Covid-19 dengan jumlah orang yang melakukan tes swab.

    Sementara angka reproduksi virus pada waktu tertentu atau disebut Rt di DKI bertahan 1.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rangkap Jabatan dan Konflik Kepentingan di BUMN

    Ombudsman RI mendapati ratusan komisaris badan usaha milik negara berposisi rangkap jabatan dan berpotensi terjadi konflik kepentingan.