TEMPO.CO, Bogor -Puluhan warga mendemo proyek pembangunan bendungan Ciawi, Bogor.
Menurut mereka proyek strategis nasional itu telah lama merugikan masyarakat sekitar dan menganggap warga hanya sampah.
Koordinator aksi demo, Mukhsin, mengatakan tuntutan mereka adalah meminta kontraktor proyek untuk bekerja dengan memprioritaskan keamanan dan keselamatan pekerja dan juga warga. "Mereka mengganggu kenyamanan dan fasilitas umum, kami meminta pak menteri atau presiden melihat kinerja anak buahnya di sini dan dengar aspirasi warga," kata Mukhsin di sela aksi, pada Kamis 30 Juli 2020.
Mukhsin mengatakan selain menuntut kontraktor untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan fasilitas umum warga, peserta aksi pun meminta kontraktor segera membebaskan segera lahan warga yang akan digarap dalam proyek.
Sebab sudah sekian tahun proyek itu berjalan, masih ada lahan warga yang belum dibayar untuk kepentingan bendungan Ciawi-Sukamahi, Kabupaten Bogor itu. "Hargai warga, jangan anggap kami sampah. Bebaskan segera lahan-lahan warga," kata Mukhsin.
Dikonfirmasi Whima Regianto, Project Manager PT. Brantas Abipraya selaku kontraktor pembangunan bendungan Ciawi mengatakan demo warga berawal dari rusaknya salah satu gapura milik warga di jalan gadog menuju bendung Sukamahi oleh alat berat untuk keperluan proyek.
Whima menyebut sebetulnya alat berat itu untuk membantu pembangunan di bendung Sukamahi, namun karena alat berat terlalu besar sehingga dititip di proyek waduk Ciawi. "Saya sendiri pun sudah ditegur sama BPD setempat. Kami sudah musyawarah dan siap mengganti dan membangun kembali gapura yang rusak," kata Whima melalui sambungan telepon.
Meski sudah ada teguran dan musyawarah dengan BPD, Whima mengatakan tetap mendengarkan aspirasi warga yang demo untuk menjadi bahan evaluasi ke depannya. Lalu untuk tuntutan warga perihal pembebasan lahan, Whima mengatakan sejauh ini pihaknya sudah siap. Namun karena sebagian lahan masih ada yang belum lengkap keadministrasiannya, maka pembayaran pun terpaksa tertunda. "Sebetulnya hanya beberapa bidang yang belum, termasuk satu villa. Tapi kan kami menunggu kelengkapan administrasinya, kalau lengkap ya pasti dibebaskan," kata Whima menjelaskan.
M.A MURTADHO
