Pakar Sebut Ganjil Genap Jadi Solusi Atasi Kemacetan Selama PSBB Transisi

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah kendaraan melintas di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Ahad, 7 Juni 2020. Memasuki PSBB masa transisi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pembatasan kendaraan dengan rekayasa ganjil - genap untuk sepeda motor dan mobil. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Sejumlah kendaraan melintas di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Ahad, 7 Juni 2020. Memasuki PSBB masa transisi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pembatasan kendaraan dengan rekayasa ganjil - genap untuk sepeda motor dan mobil. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Transportasi Djoko Soetijowarno mengatakan langkah Pemerintah DKI menerapkan kembali kebijakan ganjil genap bisa menjadi solusi sementara terhadap kemacetan di Ibu Kota.

    "Ini bisa menjadi solusi. Sebab macet di Jakarta sudah seperti biasa selama PSBB transisi," kata Djoko saat dihubungi, Minggu, 2 Agustus 2020.

    Menurut dia, angkutan umum di DKI, masih mampu menampung penumpang yang beralih ke transporter massal saat kebijakan ganjil genap diterapkan mulai besok. Sebabnya, hingga saat ini moda transportasi Transjakarta baru mengaktifkan 50 persen armadanya.

    Sedangkan KRL baru menampung 40 persen penumpang dari kapasitas 60 persen yang diperbolehkan selama PSBB transisi. "Jadi transportasi di Jakarta masih sangat bisa menampung penumpang yang beralih ke angkutan umum," ujarnya.

    Namun, kata Djoko, pemerintah tetap harus mengantisipasi lonjakan penumpang setiap Senin, yang menjadi hari pertama warga beraktivitas setelah libur akhir pekan. Sebabnya, tren lonjakan penumpang angkutan umum seperti kereta rel listrik selalu terjadi setiap Senin.

    "Kalau hari-hari lainnya masih bisa diatur. Senin lonjakan penumpang tinggi karena yang dari luar Jakarta masuk dan biasanya mereka baru balik kembali ke rumahnya Jumat," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penjelasan Bamsoet Terkait Aturan Kepemilikan Senjata Api 9mm

    Bamsoet meluruskan pernyataan terkait usul agar Polri memperbolehkan masyarakat memiliki senjata api 9mm untuk membela diri. Mengacu pada aturan.