TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman perwakilan DKI Jakarta mengkritik keputusan Pemerintah DKI yang menerapkan pembatasan jalan ganjil genap di tengah pandemi Covid 19. Ombudsman menilai kebijakan itu tergesa-gesa. “Dan tidak memiliki perspektif yang utuh tentang kebencanaan,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho dalam keterangan tertulisnya, Senin 3 Agustus 2020.
Teguh berpendapat kebijakan Dinas Perhubungan DKI yang memberlakukan ganjil genap mulai Senin, 3 Agustus 2020 akan berdampak munculnya kluster transmisi Covid-19 ke transportasi publik karena masyarakat akan beralih menggunakan transportasi publik.
Saat ini, kata Teguh, jumlah penumpang transportasi publik khususnya KRL terus mengalami peningkatan, berdasarkan data PT KCI pertumbuhan penumpang Commuter Line mencapai angka 4-7 persen setiap pekan. Pada Juli 2020, tercatat angka tertinggi 420 ribu penumpang per hari atau mendekati angka psikologis 50 persen dari total penumpang harian sebelum pandemi berlangsung.
"Yang akan terjadi adalah penumpukan penumpang yang mengular di stasiun-stasiun Commuter Line.”
Menurut Teguh hal yang harus dilakukan Pemerintah DKI adalah mengevaluasi kebijakan kapasitas 50 persen pekerja di kantor agar diterapkan lebih tegas oleh instansi pemerintahan atau perusahaan swasta. Selain itu mengkaji ulang rentang shift kerja yang saat ini diberlakukan agar lebih berjarak.
"Memberlakukan ganjil genap tanpa pengawasan dan penindakan terhadap instansi, lembaga dan perusahaan yang melanggar hanya akan mengalihkan para pelaju dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik," ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan telah menyiapkan antisipasi loncakan penumpang transportasi publik pasca diterapkannya ganjil genap. Moda transportasi Transjakarta akan ditambah jumlah bus sebanya 25 persen, terutama di koridor yang beririsan dengan jalan-jalan yang diberlalukan ganji genap.
Selain itu kata dia, untuk daya tampung Transjakarta saat ini masih tersedia 60-70 persen bahkan pada jam-jam sibuk. Untuk antisipasi selanjutnya di moda transportasi MRT, mulai Senin jam operasi MRT akan di tambah hingga pukul 22.00. Sedangkan kapasitas MRT masih tersedia 60-70 persen, karena pada jam sibuk jumlah penumpang MRT hanya berkisar 30 persen dari jumlah kapasitas.
Untuk KRL masih seperti biasa karena KRL sudah terlebih dahulu beroperasi normal. Namun menurut dia, jumlah penumpang terutama dari Bogor terpantau landai sejak bantuan bus dari Pemerintah DKI.
Syafrin mengatakan keputusan ganjil genap diterapkan kembali untuk menurunkan tingkat kepadatan lalu lintas yang terus naik pada saat PSBB transisi ini. "Kepadatan saat ini sudah melampaui rata-rata normal sebelum pandemi padahal saat ini DKI masih menerapkan PSBB transisi," ujarnya kemarin.
