Pakar Sarankan DKI Kembangkan Angkutan Perumahan saat Ganjil Genap Diterapkan

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Dirlantas Polda Metro Jaya mensosialisasikan penerapan kembali kebijakan ganjil genap di kawasan Budnaran HI, Ahad 2 Agustus 2020. Tempo/Taufiq Siddiq

    Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Dirlantas Polda Metro Jaya mensosialisasikan penerapan kembali kebijakan ganjil genap di kawasan Budnaran HI, Ahad 2 Agustus 2020. Tempo/Taufiq Siddiq

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar transportasi Djoko Soetijowarno menilai kebijakan ganjil genap yang diterapkan Pemerintah DKI bisa terus dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

    "Ganjil genap bisa mengurangi kemacetan, tapi perlu langkah penyediaan transportasi tambahan," kata Djoko saat dihubungi, Selasa, 4 Juli 2020.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa bekerja sama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk mengaktifkan angkutan perumahan. Pemprov DKI Jakarta bisa memetakan perumahan kelas menengah hingga atas untuk membuat trayek khusus dari kawasan sekitar Jakarta menuju Ibu Kota.

    "Beberapa trayek perumahan saat ini masih jalan. Ini yang perlu dikembangkan jadi orang dari perumahan tidak lagi bawa kendaraan pribadi," ujarnya.

    Layanan bus regional ini nantinya bisa dikembangkan dengan dua alternatif, yakni yang bersubsidi dan nonsubsidi. Bus regional perumahan yang bersubsidi dapat diberikan bagi kawasan perumahan kelas menengah dengan tarif kisaran Rp 10 ribu - Rp 15 ribu.

    Sedangkan, yang nonsubsidi diberikan pada perumahan kelas menengah ke atas dengan tarif kisaran Rp 20 ribu – Rp 25 ribu. Nantinya, pemerintah juga bisa menyediakan tempat parkir sepeda atau motor di lokasi bus trayek perumahan berhenti.
    .
    "Jadi warga tinggal melanjutkan dari kendaraan pribadi naik bus. Ini tidak akan menimbulkan kemacetan."

    Menurut dia, angkutan perumahan ini sangat bisa diterapkan karena banyak angkutan di DKI, yang belum beroperasi seluruhnya. Terutama angkutan Transjakarta yang baru 50 persen armadanya dikeluarkan.

    Ia menuturkan penyediaaan transportasi pada masa pandemi Covid-19 memang menjadi perhatian karena kapasitas penumpang harus dikurangi untuk menerapkan jaga jarak fisik. Jadi, solusi untuk menjaga jarak fisik antar penumpang adalah dengan penambahan armada untuk mengangkat warga di sekitar Jakarta.

    Pada masa pandemi Covid-19, warga Jabodetabek memilih kendaraan pribadi dan menghindari angkutan umum sehingga jalanan macet dan volume kendaraan meningkat. Namun dengan penerapan ganjil genap, orang terpaksa beralih ke transportasi umum. "Jadi harus ada transportasi yang menjadi alternatif."


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarik Ulur Vaksin Nusantara Antara DPR dan BPOM

    Pada Rabu, 14 April 2020, sejumlah anggota DPR disuntik Vaksin Nusantara besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto