Sumber Daya Air DKI Ajukan 5,2 Triliun Buat Program Atasi Banjir di Jakarta

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi banjir. ANTARA/Iggoy el Fitra

    Ilustrasi banjir. ANTARA/Iggoy el Fitra

    TEMPO.CO, Jakarta -Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengajukan anggaran sebesar Rp 5,2 triliun untuk program penanggulangan banjir hingga tahun 2022. 

    Anggaran tersebut nantinya bakal didapatkan dari pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur badan usaha dari Kementerian Keuangan.

    "Total keseluruhan anggaran yang diajukan itu untuk pengendalian banjir dari 2020 sampai 2022," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf dalam rapat pengendalian banjir yang diunggah di akun YouTube DKI, Rabu, 5 Agustus 2020.

    Pemerintah DKI mendapatkan pinjaman dari PT SMI untuk program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 12,5 triliun. Pinjaman akan diberikan bertahap selama dua tahun.

    Tahun ini, kata dia, anggaran yang dibutuhkan untuk program penanggulangan banjir Jakarta mencapai Rp 1,72 triliun, tahun depan Rp 2,83 triliun dan tahun 2020 mencapai Rp 744,3 triliun.

    Anggaran tahun ini, bakal digunakan untuk pembangunan polder pengendali banjir yang isinya perencanaan dan kontruksi polder. Anggarannya mencapai Rp 183,3 miliar.

    Pemerintah berencana membuat polder di Muara Angke, Kali Betik, Teluk Gong, Green Garden, Mangga Dua, Marunda, Pulomas, dan Kamal. Sekain itu, pemerintah akan merevitalisasi pompa pengendali banjir yang menjadi kewenangan daerah yang tersebar di lima wilayah Ibu Kota. "Anggaran revitalisasi pompa tahun ini Rp 111 miliar," ujarnya.

    Pemerintah juga menganggarkan Rp 229,2 miliar untuk pembangunan waduk pengendali banjir. Kemudian tahun ini pemerintah telah memprogramkan peningkatan kapasitas sungai dan drainse kali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebesar Rp 552 miliar dan pembangunan vertikal drainase atau sumur resapan Rp 750 miliar.

    Selain itu, pemerintah juga telah memprogramkan pembangunan flood supporting informastion system atau sistem informasi banjir. Tahun ini, pemerintah akan membeli alat ukur curah hujan untuk 10 lokasi dan tahun 2021 di 35 lokasi.

    Pemerintah juga akan membeli lalat pengukur debit di 13 aliran kali, serta memasang kamera pengintai di 20 lokasi tahun ini dan tahun 2021 di 40 lokasi. Anggaran sistem informasi banjir tahun ini dianggarkan Rp 1,6 miliar dan tahun depan Rp 4 miliar. "Itu tujuannya untuk membeli alat pengukur debit alat ukur curah hujan dan cctv."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hati-hati, Ada 5 Tempat Rawan Penularan Virus Corona di Kantor

    Penelitian mengumpulkan daftar lima titik risiko penyebaran Covid-19 di kantor. Sejumlah titik penularan virus corona sering kita abaikan.