Komisi B DPRD: Cabut Ganjil Genap Demi Pulihkan Ekonomi Jakarta yang Anjlok

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gambar udara arus lalulintas kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin 3 Agustus 2020. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tidak akan menerapkan sanksi tilang pada tiga hari pertama penerapan kembali sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap di 25 ruas jalan. TEMPO/Subekti.

    Gambar udara arus lalulintas kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin 3 Agustus 2020. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tidak akan menerapkan sanksi tilang pada tiga hari pertama penerapan kembali sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap di 25 ruas jalan. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta -Anggota komisi B Fraksi PDI P DPRD DKI Gilbert Simanjuntak  menilai Pemerintah DKI Jakarta harus kembali meniadakan kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil genap dalam upaya memulihkan ekonomi Jakarta yang mengalami kontraksi minus 8,22 persen pada kuartal pertama.

    "Beberapa kebijakan kontra produktif seperti ganjil genap ditinjau ulang karena menggangu perekonomian baik dari pembelian BBM dan aktivitas usaha," ujar Gilbert saat dihubungi, Jumat 7 Agustus 2020.

    Gilbert berpendapat keputusan DKI untuk menerapkan kebijakan ganjil genap karena akan menghambat pergerakan warga yang hendak bekerja, ditambah kondisi perekonomian warga yang terdampak akibat pandemi Covid-19. 

    Selain itu kata Gilbert, kebijakan ganjil genap malah berpotensi menyebabkan penularan Covid-19 karena warga akan beralih menggunakan transportasi publik yang lebih beresiko tertular dari kendaraan pribadi.

    Gilbert mengatakan Jakarta merupakan kota yang mengutamakan sektor jasa berbeda dengan provinsi lain yang memiliki sumber daya alam yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, kondisi ini sangat menyulitkan perekonomian Jakarta hingga akhir tahun 2020.

    Gilbert menyebutkan sejak pandemi Covid-19 melanda Pemerintah DKI belum mengeluarkan kebijakan terkait sektor ekonomi. "Kita tdk mendengar apa pun statement pemprov selama ini utk sektor ekonomi. Jangan lagi misalnya menggulirkan isu jalur sepeda di saat ekonomi terpuruk," ujarnya.

    Gilbert menambahkan Pemerintah DKI harus segera mengleuarkan kebijakan ekonomi untuk mengatasi kontraksi saat ini agar tidak semakin terpuruk atau melorot. "Untuk menggerakkan ini, beberapa sektor harus dipermudah misal izin usaha, kredit lunak, UMKM dipermudah seperti tahun 1998 jadi tulang punggung," ujarnya.

    Selain itu kata dia Pemerintah DKI juga bisa memulai melonggarkan sektor wisata dan hiburan namun tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hati-hati, Ada 5 Tempat Rawan Penularan Virus Corona di Kantor

    Penelitian mengumpulkan daftar lima titik risiko penyebaran Covid-19 di kantor. Sejumlah titik penularan virus corona sering kita abaikan.