TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Gubernur Anies Baswedan soal ganjil genap di Ibu Kota. Sekretaris Fraksi PKS, Achmad Yani, menuturkan, kebijakan itu justru meningkatkan risiko penularan Covid-19 di kendaraan umum.
Sebab, warga yang tadinya naik kendaraan pribadi akan beralih ke transportasi umum. "Ini justru yang risikonya lebih tinggi," kata politikus PKS itu dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 Agustus 2020.
Menurut Achmad, ganjil genap hanya membatasi jumlah kendaraan pribadi dalam waktu tertentu. Sementara jumlah orang di transportasi umum massal tidak dibatasi dan justru dapat bertambah.
Padahal, dia melanjutkan, risiko penularan virus corona di transportasi publik sangat tinggi. Begitu juga dengan penularan corona di perkantoran. Untuk itulah, partai pengusung Anies itu berkesimpulan, ganjil genap tak efektif menekan penularan Covid-19.
"Hingga sekarang masih belum ada kebijakan baru yang dinilai efektif dalam menekan jumlah kasus penularan di tempat-tempat tersebut," jelas anggota Komisi B Bidang Perekonomian ini.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan ganjil genap kembali diberlakukan mulai hari ini. Keputusan itu bersamaan dengan perpanjangan PSBB transisi fase 1 untuk ketiga kalinya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan kebijakan penerapan kembali ganjil genap merupakan rem darurat atau emergency brake policy guna menekan angka penularan Covid 19.
