Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Putri Zulkifli Hasan Minta Nadiem Makarim Mundur dari Jabatan Mendikbud

image-gnews
Mendikbud RI Nadiem Makarim meninjau SMAN 4 Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu 8 Juli 2020, terkait persiapan dibukanya kembali pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah yang rencananya mulai Senin 13 Juli 2020. (Antara/Aditya Rohman)
Mendikbud RI Nadiem Makarim meninjau SMAN 4 Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu 8 Juli 2020, terkait persiapan dibukanya kembali pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah yang rencananya mulai Senin 13 Juli 2020. (Antara/Aditya Rohman)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PAN Zita Anjani meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mundur dari jabatannya. Putri Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan itu menilai Nadiem tidak memiliki inovasi dalam menangani pendidikan. "Mas Menteri belum punya gagasan dan inovasi yang jelas. Ini sudah empat bulan, kami menunggu langkah kongkretnya," kata Zita dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 8 Agustus 2020

Ia mengaku malah makin bingung dengan kebijakan pendidikan Mendikbud Nadiem. “Kalau ada rasa malu, lebih baik lepas jabatan.”

Hal itu disampaikan Zita mengenai rencana Mendikbud akan menggunakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membantu siswa membeli kuota internet yang terkendala saat proses pembelajaran jarak jauh (PPJ) di tengah pandemi Covid-19. 

Zita mencontohkan dana BOS di tingkat SMP diberi Rp 1,1 juta per tahun per siswa. Jika di sebuah sekolah ada 161 siswa, dana BOS sekitar Rp 177 juta. Apabila dihitung Rp 100 ribu per siswa per bulan untuk internet, akan mengguras dana BOS dengan jumlah yang besar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia memperkirakan kebijakan itu akan berdampak ke pembayaran honor, biaya listrik, hingga renovasi gedung terutama di sekolah yang mengandalkan dana BOS. Padahal kata dia, tidak ada kebijakan yang mengharuskan sekolah membelikan paket internet bagi siswa. 

Dana BOS tahun ini meningkat 6,03 persen dibandingkan 2019 dengan besaran biaya tiap jenjangnya naik Rp 100 ribu per siswa. Namun tidak bisa disimpulkan dana BOS cukup membantu untuk kebutuhan internet siswa.

"Ada puluhan ribu sekolah yang harus mengandalkan dana BOS untuk keberlangsungan pendidikan di sekolahnya,” kata dia. Dengan di alokasikannya dana BOS untuk biaya internet bagi siswa saja, sudah sangat menguras anggaran yang harusnya untuk sekolahnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


4 Poin Seruan KIKA soal Kasus Kumba Digdowiseiso dan Pelanggaran Akademik

1 hari lalu

Dekan Universitas Nasional Kumba Digdowiseiso. Foto : UNAS
4 Poin Seruan KIKA soal Kasus Kumba Digdowiseiso dan Pelanggaran Akademik

Soal kasus Kumba Digdowiseiso, begini poin seruan KIKA atas kasus pelanggaran akademik.


Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

2 hari lalu

Sejumlah pemudik turun dari bus setibanya di Terminal Bus Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Senin 15 April 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2023 sebanyak 25.918 orang menjadi 10 ribu - 15 ribu orang usai Lebaran 2024. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.


Reaksi PAN dan PDIP Soal Peluang PPP Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) menghadiri acara halalbihalal di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat pada Senin, 15 April 2024. Airlangga didampingi sejumlah petinggi Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengikuti agenda tersebut. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Reaksi PAN dan PDIP Soal Peluang PPP Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

PAN berharap PPP mau mengikuti kontrak politik yang telah ditetapkan partai pendukung Prabowo-Gibran.


Viral Soal Pakaian Adat Seragam Sekolah, Kota di Sumbar Telah Menerapkannya

3 hari lalu

Siswa Sekolah Dasar Islam Excellent Plus Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, mengenakan pakaian adat untuk seragam sekolah. Foto: SF Islam Excellent Plus/Istimewa
Viral Soal Pakaian Adat Seragam Sekolah, Kota di Sumbar Telah Menerapkannya

Salah satu daerah yang menerapkan kebijakan Permendikbud Ristek soal pakaian adat sebagai seragam sekolah pada waktu tertentu adalah Bukittinggi.


Setelah Pramuka Tak Jadi Ekskul Wajib, Kebijakan Kemendikbud Soal Seragam Sekolah Disorot Publik

4 hari lalu

Pedagang seragam sekolah menunggu calon pembeli di Pasar Jatinegara, Jakarta, Minggu, 5 Juli 2020.  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Setelah Pramuka Tak Jadi Ekskul Wajib, Kebijakan Kemendikbud Soal Seragam Sekolah Disorot Publik

Dua kebijakan Kemendikbud dapat sorotan publik, soal Pramuka tak lagi jadi ekskul wajib dan seragam sekolah.


Tanggapan Kemendikbudristek Soal Heboh Perubahan Seragam Sekolah, Bagaimana Aturannya?

4 hari lalu

Warga membeli seragam sekolah di Pasar Jatinegara, Jakarta, Ahad, 29 Agustus 2021. Permintaan seragam sekolah meningkat menjelang pelaksanaan sekolah tatap muka di Jakarta yang akan dimulai Senin esok, 30 Agustus 2021. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Tanggapan Kemendikbudristek Soal Heboh Perubahan Seragam Sekolah, Bagaimana Aturannya?

Seragam sekolah sempat diisukan alami perubahan, begini respons Kemendikbudristek. Begini bunyi Permendikbudristek soal Seragam Sekolah.


PAN Prioritaskan Anak Zulhas Dampingi Ridwan Kamil di Pilkada DKI, Eko Patrio Alternatif

7 hari lalu

Eddy Soeparno. Dok. PAN
PAN Prioritaskan Anak Zulhas Dampingi Ridwan Kamil di Pilkada DKI, Eko Patrio Alternatif

PAN berencana melakukan pertemuan dengan Partai Golkar setelah libur Idul Fitri.


Soal Pencalonan Anak Zulhas dan Ridwan Kamil di Pilgub DKI, Pengamat: Belum Pasti ada Politik Dinasti

7 hari lalu

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani. Foto: Istimewa
Soal Pencalonan Anak Zulhas dan Ridwan Kamil di Pilgub DKI, Pengamat: Belum Pasti ada Politik Dinasti

Pandangan pengamat politik perihal isu pencalonan anak Ketum PAN dengan Ridwan Kamil di Pilgub DKI 2024.


PAN Dorong Anak Zulhas Jadi Pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

8 hari lalu

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai atau DPP PAN Zita Anjani serta caleg PAN Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha Ungu (kiri) dan Surya Hutama atau Uya Kuya (kanan) di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat, pada Kamis, 21 Desember 2023. (TEMPO/Advist Khoirunikmah)
PAN Dorong Anak Zulhas Jadi Pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

PAN ingin menyandingkan putri Zulkifli Hasan, Zita Anjani dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Keduanya dinilai cocok jadi pemimpin muda.


Pilkada 2024, Pengamat Sebut Jawa Barat Jadi Pertarungan Lanjutan Koalisi Pilpres

8 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Pilkada 2024, Pengamat Sebut Jawa Barat Jadi Pertarungan Lanjutan Koalisi Pilpres

Partai politik mulai memanaskan mesin politiknya untuk menyongsong Pilkada 2024. Jawa Barat menjadi wilayah yang diperebutkan calon-calon popouler.