TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI menilai Pemerintah DKI Jakarta gagal menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB transisi karena kasus penularan Covid-19 terus bertambah. "PSBB masa transisi masih gagal, belum bisa menekan penambahan kasus Covid-19," ujar Ketua Fraksi PSI Ahmad Idris saat dihubungi, Jumat 14 Agustus 2020.
Selain itu, angka persentase penularan Covid-19 (positify rate) melonjak menjadi 7-8 persen melampaui batas ambang batas WHO yaitu 5 persen. Sedangkan jumlah penambahan kasus positif Covid-19 juga tinggi hingga 400 kasus.
Idris mendesak Pemerintah DKI lebih tegas menerapkan PSBB meski saat ini DKI kembali memutuskan untuk memperpanjang PSBB transisi fase I. Dia mengkritik sejumlah kebijakan yang telah dikeluarkan DKI sejauh ini karena belum mampu menekan angka penularan Covid-19.
Menurut dia, Pemerintah DKI seharusnya sudah memprediksi peningkatan kasus saat masa PSBB transisi. “Tapi sampai sekarang kebijakan tentang COVID-19 Jakarta masih plin-plan, reaktif, dan rawan memperburuk situasi."
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memperpanjang PSBB transisi hingga 27 Agustus 2020. "Dengan mempertimbangkan segala kondisi, setelah kami berkonsultasi dengan pakar kesehatan khususnya epidemiolog, dan berkoordinasi dengan jajaran Forkopimda pada sore tadi, kami memutuskan untuk kembali memperpanjang PSBB transisi," ujarnya kemarin.
Anies mengeluarkam sejumlah kebijakan untuk menekan kasus Covid-19 dengan melarang kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumuman seperti penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau CFD hingga kegiatan perlombaan saat hari Kemerdekaan 17 Agustus.
Gubernur juga berjanji akan lebih ketat menegakkan aturan, khususnya penggunaan masker.
