TEMPO.CO, Jakarta - Subdit Reserse Mobil (Resmob) pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap sebuah klinik aborsi di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat.
Klinik ini diduga sudah beroperasi selama lima tahun dan telah menggugurkan lebih 2.000 janin.
"Dalam data yang bisa didapatkan saat kita lakukan penggeledahan ini didapatkan terhitung dari Januari 2019 sampai dengan 10 April 2020 terdatakan pasien aborsi sebanyak 2.638 pasien," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Tubagus Ade Hidayat di Polda Metro Jaya, Selasa, 18 Agustus 2020.
Berdasarkan data tersebut, penyidik memperkirakan setiap harinya klinik tersebut bisa menggugurkan lima sampai tujuh janin setiap harinya.
"Asumsi perkiraan setiap hari kurang lebih lima sampai tujuh orang yang melakukan aborsi di tempat tersebut," ujar Tubagus.
Meski hanya menemukan data pasien selama dua tahun terakhir, namun penyelidikan petugas Kepolisian menemukan bahwa klinik tersebut sudah beroperasi selama sekitar lima tahun. Atas dasar itulah polisi memperkirakan jumlah pasien yang menggugurkan janinnya di klinik tersebut melebihi 2.638 pasien.
"Klinik ini beroperasi sekitar lima tahun," tuturnya.
Tubagus menuturkan, ada enam tersangka yang merupakan tenaga medis. Mereka terdiri atas tiga dokter, satu bidan dan dua perawat. Sementara empat tersangka lain berperan sebagai pengelola klinik yang memiliki tugas untuk negosiasi, penerimaan dan pembagian uang.
Kemudian empat tersangka memiliki tugas untuk antar jemput pasien, membuang janin, menjadi calo dan membelikan obat. Sedangkan tiga sisanya adalah pasien yang melakukan aborsi.
Data para pelaku adalah SS, 57 tahun, SWS (84), TWP (59), EM (68), AK (27), SMK (32), W (44), J (52), M (42), S (57), WL (46), AR (44), MK (38), WS (49), CCS (22), HR (23) dan LH (46).
Atas perbuatannya, para tersangka itu dijerat dengan pasal yang berbeda-beda dengan ancaman di atas lima tahun penjara. Pasal yang dikenakan antara lain Pasal 299, 346, 348 ayat 1 dan 349 KUHP serta Pasal 194 junto Pasal 75 tentang kesehatan dan Pasal 77A junto Pasal 45A UU Perlindungan Anak.
