TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, meminta Gubernur DKI Anies Baswedan menarik rem darurat sebelum penularan Covid-19 semakin meluas. Hal itu mengingat penambahan kasus positif Covid-19 di Jakarta kini rata-rata di atas 500 orang per hari.
"Jadi kalau dari PSI mendorong agar Pak Anies melakukan persiapan. Jangan keburu parah tapi baru direm, karena mengkhawatirkan kondisinya," kata dia saat dihubungil, Kamis, 20 Agustus 2020.
Baca Juga: Anies Bangun Kampung Akuarium, Ahok: Cagar Budaya Dirusak Demi Konstituen
Idris menanggapi pernyataan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria yang melontarkan wacana bakal menarik rem darurat jika rasio positif atau positivity rate Covid-19 di atas 10 persen. Dia menilai, pemerintah DKI seharusnya tak berpatok hanya pada persentase positivity rate.
Lebih dari itu, eksekutif harus memiliki indikator yang jelas kapan akan menghentikan PSBB transisi. Menurut Idris, ada tiga indikator yang dapat dijadikan pertimbangan.
Pertama, jumlah tempat tidur isolasi dan ICU di rumah sakit Ibu Kota. Dia berujar tingkat keterpakaian ruang isolasi dan ICU terus meningkat selama PSBB Transisi. Data yang diperoleh PSI bahwa sudah 65 persen tempat tidur isolasi dan 67 persen di ICU ditempati pasien.
Kedua, pasien positif Covid-19 harian yang konsisten bertambah 500 orang setiap harinya. Ketiga, munculnya klaster baru penularan virus corona, mulai dari pasar, perkantoran, dan menyebar ke hunian warga.
"Melihat kombinasi indikator tersebut, seharusnya Pemprov DKI sudah memikirkan untuk melakukan penarikan rem darurat," jelas anggota Komisi E Bidang Kesra DPRD ini.
Sebelumnya, Riza mengungkap positivity rate Covid-19 di atas 10 persen menunjukkan kondisi yang tidak baik. Positivity rate merupakan hasil dari pembagian jumlah orang positif Covid-19 dengan jumlah orang yang melakukan tes swab.
Sementara World Health Organization mengeluarkan standar agar positivity rate di bawah lima persen. Jika berada di atas 5 persen, maka wabah Covid-19 dianggap belum terkendali.