Pergub Baru Anies Atur Denda Uang untuk Resto tapi PKL Tidak

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ilustrasi restoran disegel, Kamis 1 Agustus 2019. Tempo/Ayucipta

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatur tentang sanksi bagi para pengelola warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran selama masa PSBB transisi.

Aturan ini tertuang dalam Pergub Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplon dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Dalam aturan ini, para pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe atau restoran harus mematuhi berbagai aturan protokol kesehatan.

Aturan itu antara lain membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50 persen dari kapasitas warung makan, rumah makan, kafe atau restoran; mewajibkan pengunjung mengenakan masker, kecuali saat makan dan minum; menerapkan pemeriksaan suhu tubuh; hingga mengumumkan dan membuat pakta integritas dan protokol pencegahan Covid-19.

Untuk yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara paling lama 1x24 jam.

Untuk yang mengulangi pelanggaran akan dikenakan sanksi denda administratif.

"Pelanggaran berulang 1 (satu) kali dikenakan denda administratif sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)," demikian bunyi pasal 12 ayat 6 (a) Pergub tersebut.

Denda semakin berat jika dilakukan pelanggaran hingga ketiga kali yaitu sebesar Rp 150 juta.

Pemerintah memberi tenggang waktu 7 hari untuk pengelola rumah makan dan restoran atau kafe yang melanggar untuk membayar denda tersebut. Jika tak menepati pembayaran maka akan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

Aturan sanksi yang berat ini tak berlaku bagi para pedagang kaki lima yang berada di lokasi binaan Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI.

Dalam Pasal 13, para pedagang di lokasi ini tetap diatur untuk memenuhi semua protokol kesehatan. Namun jika melanggar, mereka hanya akan dikenakan sanksi berupa teguran.

"Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis," demikian bunyi pasal 13 ayat 2.






Top 3 Metro: Heru Budi Lanjutkan Gerebek Lumpur Anies, Usia Harapan Hidup Orang Jakarta Bertambah 1,29 Tahun

2 jam lalu

Top 3 Metro: Heru Budi Lanjutkan Gerebek Lumpur Anies, Usia Harapan Hidup Orang Jakarta Bertambah 1,29 Tahun

Pemprov DKI di bawah pimpinan Heru Budi Hartono juga akan menggencarkan lagi kegiatan "gerebek lumpur" di berbagai wilayah.


Heru Budi Cek Sodetan Kali Ciliwung yang Baru Terbangun 62 Persen, Kementerian PUPR: Ada Masalah Lahan

4 jam lalu

Heru Budi Cek Sodetan Kali Ciliwung yang Baru Terbangun 62 Persen, Kementerian PUPR: Ada Masalah Lahan

Pembangunan sodetan Kali Ciliwung yang ditinjau Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono baru mencapai 62 persen. Upaya mengatasi banjir.


Heru Budi Tinjau Proyek Sodetan Kali Ciliwung yang Diproyeksikan Reduksi Banjir di Utara Jakarta

4 jam lalu

Heru Budi Tinjau Proyek Sodetan Kali Ciliwung yang Diproyeksikan Reduksi Banjir di Utara Jakarta

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau pembangunan terowongan sodetan Kali Ciliwung. Salah satu proyek penanggulangan banjir.


Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

15 jam lalu

Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

Demokrat menilai AHY memiliki keunggulan ketimbang Ridwan Kamil atau pun Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping Anies Baswedan.


Survei Indikator Politik: Pasca-Deklarasi Capres, Elektabilitas Anies Baswedan Naik

16 jam lalu

Survei Indikator Politik: Pasca-Deklarasi Capres, Elektabilitas Anies Baswedan Naik

Lembaga Survei Indikator Politik mencatat elektabilitas Anies Baswedan naik setelah deklarasi Capres 2024 oleh NasDem. Anies salip Prabowo.


Digeruduk Warga Kampung Bayam, Heru Budi Hartono Serahkan Masalah Kampung Susun Bayam ke Jakpro

16 jam lalu

Digeruduk Warga Kampung Bayam, Heru Budi Hartono Serahkan Masalah Kampung Susun Bayam ke Jakpro

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyerahkan masalah Kampung Susun Bayam ke Jakpro. Warga eks Kampung Bayam gellar tenda depan Balai Kota DKI


Safari Politik Anies Baswedan di Aceh dan Riau Terhambat, Ini Kata PKS

19 jam lalu

Safari Politik Anies Baswedan di Aceh dan Riau Terhambat, Ini Kata PKS

PKS menilai setiap warga dan relawan berhak memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden.


Warga Kampung Bayam Geruduk Balai Kota, Heru Budi Hartono: Tinggal Jakpro Berdiskusi

19 jam lalu

Warga Kampung Bayam Geruduk Balai Kota, Heru Budi Hartono: Tinggal Jakpro Berdiskusi

Heru Budi Hartono meminta Jakpro untuk memediasi warga Kampung Bayam karena hingga saat ini mereka belum menempati Kampung Susun Bayam.


Warga Kampung Bayam Akan Menginap Depan Balai Kota Hingga Bisa Huni Kampung Susun Bayam

20 jam lalu

Warga Kampung Bayam Akan Menginap Depan Balai Kota Hingga Bisa Huni Kampung Susun Bayam

Warga Kampung Bayam telah menjalani verifikasi dan mempunyai paguyuban koperasi berbadan hukum. Tapi belum bisa huni Kampung Susun Bayam.


Heru Budi Lanjutkan Gerebek Lumpur Anies Baswedan, Ahli: ke Mana Dibuangnya?

21 jam lalu

Heru Budi Lanjutkan Gerebek Lumpur Anies Baswedan, Ahli: ke Mana Dibuangnya?

Nirwono Joga mendorong Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuat terobosan untuk memanfaatkan lumpur hasil pengerukan sungai.