Wajib Masker di Banten, ASN Terancam Diturunkan Pangkat Hingga Dipecat

Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota merayakan Hari Ulang Tahunke-75 Republik Indonesia dengan membagikan bendera kecil dan masker merah putih kepada masyarakat. ANTARA/HO-Polres Metro Tangerang Kota

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Banten menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 38/2020 yang mengatur penggunaan masker untuk mencegah penularan Covid-19. 

Penerapan wajib masker secara resmi itu dimulai pada Senin 24 Agustus 2020 dalam rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang.

"Jadi jangan sampai nanti masyarakat justru melihat kami sendiri yang tidak konsisten," kata Andika.

Penerapan wajib masker akan disosialisasikan secara luas kepada masyarakat pada pekan ini. 

Andika telah memerintahkan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar untuk segera mengkoordinasikan pembuatan SOP atau standar operasi prosedur dan timeline pelaksanaan Pergub wajib masker tersebut.

Pada pekan pertama ini penekanannya lebih ke sosialisasi dan edukasi. Pekan  kedua baru penerapan sanksi dan evaluasi. Namun Andika meminta pelaksanaan Pergub 38/2020 sebagai turunan dari Inpres No 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 tersebut mengedepankan sisi humanisme, ketimbang represif.

Dengan mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis di masyarakat Banten, Wagub Andika mengatakan, penerapan Pergub tersebut akan dilakukan di zona sampling, yakni di tempat-tempat keramaian saja.

“Jadi penerapan ini hanya akan berlaku di tempat-tempat umum seperti perkantoran, instansi lembaga, tempat pariwisata, tempat ibadah, lembaga pendidikan, terminal, stasiun dan lainnya,” kata Andika.

Pergub nomor 38/2020 mengatur sanksi berupa teguran, sanksi sosial dan denda maksimal Rp 100 ribu bagi perorangan yang kedapatan melanggar.

Adapun bagi pegelola atau penanggungjawab tempat umum akan dikenai sanksi sebesar maksimal Rp 300 ribu jika di lokasi umum yang dikelolanya kedapatan melanggar Pergub tersebut.

"Bagi ASN, akan dikenai sanksi administrasi mulai surat teguran, penurunan pangkat hingga pemberhentian dari status ASN,"kata Andika.

Pergub nomor 38/2020 ditandatangani oleh Gubernur Banten Wahidin Halim pada tanggal 23 Agustus 2020 di Serang.

Pada pasal 11 Pergub Nomor 38 tahun 2020 memuat sanksi bagi pelanggar wajib masker. Bunyinya:
1. Setiap orang yang tidak menggunakan masker dan/atau menjaga jarak di tempat/fasilitas umum dikenakan sanksi berupa:
a. teguran lisan atau teguran tertulis;
b. kerja sosial; dan/atau
c. denda paling tinggi Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

AYU CIPTA






Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

13 jam lalu

Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

Penghargaan ini digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka HUT ke-77 Jatim.


Ketika Undangan Bela Negara Rusia untuk Orang yang Sudah Mati

14 jam lalu

Ketika Undangan Bela Negara Rusia untuk Orang yang Sudah Mati

Presiden Putin memerintahkan wajib militer bagi warga untuk berperang membela Rusia di Ukraina, tapi panggilan dinilai hanya untuk warga daerah miskin


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

20 jam lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Hong Kong Hapus Kewajiban Karantina di Hotel, Cukup Tes Antigen

1 hari lalu

Hong Kong Hapus Kewajiban Karantina di Hotel, Cukup Tes Antigen

Hong Kong akan menghapus kebijakan wajib karantina hotel Covid-19 untuk semua kedatangan mulai 26 September 2022


Berikan Pernyataan Sesat Soal Kecelakaan 737 Max Lion Air dan Ethiopia, Boeing Didenda Rp3 Triliun

1 hari lalu

Berikan Pernyataan Sesat Soal Kecelakaan 737 Max Lion Air dan Ethiopia, Boeing Didenda Rp3 Triliun

Perusahaan pembuat pesawat terbang Amerika Serikat, Boeing, dijatuhi sanksi denda US$200 juta atau Rp3 triliun oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS


KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

1 hari lalu

KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

Kantor Staf Presiden atau KSP bertemu dengan sejumlah tenaga kesehatan yang mendesak pemerintah untuk mengangkat mereke menjadi ASN


Jepang Longgarkan Aturan Covid-19 untuk Wilayah Perbatasan

1 hari lalu

Jepang Longgarkan Aturan Covid-19 untuk Wilayah Perbatasan

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Kamis, 22 September 2022, mengumumkan Jepang akan melonggarkan aturan Covid-19 di wilayah perbatasan


Wakil Kepala BPIP: ASN Harus Menjadi Suri Tauladan

1 hari lalu

Wakil Kepala BPIP: ASN Harus Menjadi Suri Tauladan

Memberikan kuliah umum, Dr Karjono menjelaskan arti pemimpin yang baik.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

2 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Jepang Bakal Larang Turis Tanpa Masker Masuk Hotel

3 hari lalu

Jepang Bakal Larang Turis Tanpa Masker Masuk Hotel

Jepang melonggarkan perbatasan, namun turis yang masuk hotel tanpa masker akan dilarang.