Pemprov DKI Uji Coba Aplikasi Sanksi Progresif Protokol Kesehatan

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Petugas Satpol PP mendata warga yang melanggar aturan protokol kesehatan COVID-19 selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di kawasan Juanda, Jakarta, Jumat 21 Agustus 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 yang berisi sanksi bagi setiap warga, pelaku usaha dan penanggung jawab fasilitas umum (fasum) yang berulang kali melanggar protokol kesehatan COVID-19 berupa sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasum dengan mengenakan rompi selama satu jam atau denda administrasi sebesar Rp250 ribu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala BLUD Jakarta Smart City, Yudhistira Nugraha mengatakan Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI sedang menguji coba aplikasi Jakarta Awasi Peraturan Daerah atau Jak APD. Aplikasi tersebut dibuat untuk menerapkan denda progresif yang diterapkan Pemerintah DKI.

"Saat ini, aplikasi Jak APD masih dalam fase masa percobaan bagi para pengguna internal sekaligus pengenalan/sosialisasi kepada masyarakat," kata Yudhistira melalui keterangan resminya, Selasa, 25 Agustus 2020.

Setelah sosialisasi aplikasi Jak APD selesai, proses evaluasi trial and error serta proses integrasi data telah rampung, maka aplikasi ini bisa segera diterapkan untuk sanksi progresif.

Pemerintah DKI Jakarta menerapkan denda progresif yang lebih berat bagi pelanggaran protokol kesehatan berulang kepada individu maupun kantor/tempat usaha. Hal tersebut telah tertuang pada Pergub Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Ia menuturkan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta nantinya berperan sebagai data integrator yang mengumpulkan catatan-catatan pelanggaran oleh dinas terkait. "Pelaksanaan denda progresif akan dilakukan terpusat pada satu aplikasi Jak APD," ucapnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengatakanj pengguna Jak APD merupakan internal Pemprov DKI. Mereka di antaranya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. "Semua data nanti akan terkait. Ini dilakukan agar semuanya disiplin menjalankan protokol kesehatan dan tidak dilakukan pelanggaran yang berulang," ujarnya.

Penerapan denda progresif ini sebelumnya diumumkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, saat mengumumkan perpanjangan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi Fase I untuk yang keempat kali hingga 27 Agustus 2020.

Dalam masa perpanjangan PSBB keempat tersebut, Gubernur Anies menyatakan akan berfokus pada penegakan aturan. Sebab, ditemukan data pelanggaran, mulai dari pemakaian masker, pelanggaran tempat/fasilitas umum, serta kegiatan sosial/budaya yang sempat mengalami peningkatan.






Jakarta Innovation Days Digelar di Balai Kota, Pameran Inovasi Kebijakan Pemprov DKI

10 hari lalu

Jakarta Innovation Days Digelar di Balai Kota, Pameran Inovasi Kebijakan Pemprov DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka Jakarta Innovation Days di Balai Kota. Memamerkan sejumlah inovasi kebijakan di DKI.


Pemprov DKI Promosikan Industri MICE di IT&CM Asia 2022 di Thailand

13 hari lalu

Pemprov DKI Promosikan Industri MICE di IT&CM Asia 2022 di Thailand

Dinas Parekraf DKI Jakarta ikut ajang Incentive Travel & Conventions, Meetings Asia 2022 di Thailand untuk mempromosikan industri MICE


Banyak Surga Baca di Taman Martha Tiahahu

14 hari lalu

Banyak Surga Baca di Taman Martha Tiahahu

Keberadaan taman literasi yang terintegrasi dengan moda transportasi memudahkan pengunjung mendatanginya. Banyak anak sekolah dan pekerja yang memanfaatkan tempat ini untuk menambah wawasan.


Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

21 hari lalu

Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

Dirjen WHO menyatakan sudah ada tanda-tanda pandemi Covid-19 akan berakhir.


Ada Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta, Catat Ketentuannya

21 hari lalu

Ada Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta, Catat Ketentuannya

Pemprov DKI Jakarta menghadirkan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah (pemutihan pajak), termasuk untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).


Pandemi Covid-19 Belum Usai, Tetap Tegakkan Protokol Kesehatan

23 hari lalu

Pandemi Covid-19 Belum Usai, Tetap Tegakkan Protokol Kesehatan

Pakar epidemiologi mengimbau masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum berakhir.


Tak Ada Pilkada, Anies Baswedan Tetap Bisa Menentukan Kebijakan Hingga Akhir Masa Jabatan

23 hari lalu

Tak Ada Pilkada, Anies Baswedan Tetap Bisa Menentukan Kebijakan Hingga Akhir Masa Jabatan

Anies Baswedan tetap bisa menentukan kebijakan strategis hingga berakhirnya masa jabatan pada 16 Oktober. Tak ada Pilkada di tahun 2022.


Tersedia 20.000 Lowongan Kerja di Job Fair Jakarta hingga 21 September 2022

24 hari lalu

Tersedia 20.000 Lowongan Kerja di Job Fair Jakarta hingga 21 September 2022

Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta membuka 20.000 lowongan kerja atau job fair di Jakarta hingga 21 September 2022.


Pemprov DKI Jakarta Dukung Transaksi Digital, Wagub: pengguna JakOne Mobile 1,7 Juta

25 hari lalu

Pemprov DKI Jakarta Dukung Transaksi Digital, Wagub: pengguna JakOne Mobile 1,7 Juta

Masyarakat Jakarta mulai terbiasa melakukan transaksi digital, yang ditunjukkan 12 juta volume transaksi JakOne Mobile dengan nominal Rp 11 triliun.


DPRD DKI Setujui Pertanggungjawaban APBD DKI 2021 Menjadi Perda

30 hari lalu

DPRD DKI Setujui Pertanggungjawaban APBD DKI 2021 Menjadi Perda

DPRD DKI menyetujui pertanggungjawaban APBD DKI 2021 menjadi perda. Pemprov diminta menindaklanjuti rekomendasi dan catatan yang diberikan.