Pengacara Kecewa Vonis Hakim di Kasus OTT Sekdis DPKPP Kabupaten Bogor, Sebab..

Ilustrasi Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dok.TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Bogor -Kuasa Hukum dari kantor LBH Bara JP, Stevie, mengaku kecewa terhadap Hakim dalam agenda siding putusan sela dalam kasus OTT yang menjerat kliennya yakni Sekdis DPKPP Kabupaten Bogor Iryanto di PN kelas 1 Khusus Tipikor Bandung pada Senin 24 Agustus 2020.

Stevie menyebut, putusan majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Rifandaru adalah tidak cermat dalam menyikapi pengajuan keberatan para kuasa hukum terdakwa.

“Hakim tidak menyinggung analisa pertimbangan unsur formil dalam dakwaan,” kata Stevie di kantornya, Bogor Barat, Kota Bogor, Selasa 25 Agustus 2020.

Stevie menyebut dakwaan kedua hanya copy paste. “Sedangkan tindak pidana yang didakwakan dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan yang lain, ini jelas keliru dan hakim kurang cermat,” kata Stevie lagi.

Dalam putusan Mahkamah Agung tadi, Stevie menyebut Jaksa Agung harus berbenah diri dengan keluarnya surat No.B-108/E/EJP/02/2008 tanggal 4 Februari 2008 yang isinya telah mengingatkan agar Penuntut Umum dalam menguraikan dakwaan subsidair tidak menyalin ulang uraian dakwaan primair.

“Oleh sebab itu sudah sepatutnya dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum. Tapi hakim malah melanjutkan persidangan,” kata Stevie.

Dia menambahkan, uraian perbuatan dalam dakwaan subsider, lalu dakwaan kedua adalah menyalin ulang alias copy paste maka berdasarkan peraturan menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut karena kabur.

Stevie juga mengaku kecewa dengan terhadap majelis hakim saat mempertanyakan perihal perpanjangan status penahanan kliennya.

Kliennya yang merupakan pejabat di Kabupaten Bogor itu terhitung sejak tanggal 11 sampai 24 Agustus 2020 belum menerima surat berita acara perpanjangan penahanan dan hakim tetap pada pendiriannya dengan beralasan hanya kesalahan administrasi.

Lalu, pada saat persidangan pun hakim tidak menanyakan pada jaksa dan terdakwa akan penerimaan surat tersebut padahal keduanya hadir. “Kami menduga jika ini telah melanggar pasal 3 ayat (2) uu No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” kata Stevie.

Sementara Majelis Hakim yang dipimpin Rifandaru dan beranggotakan Femina dan Djodjo, mengatakan setelah memperhatikan dan menimbang pengajuan keberatan kuasa hukum dan jawabannya dari Jaksa Penuntut Umum tetap melanjutkan persidangan dengan agenda keterangan dari para saksi.

Sidangnya akan digelar pada Jumat 28 Agustus 2020 lusa. Rifandaru pun mengarahkan kuasa hukum terdakwa untuk mempertanyakan kesalahan administrasi perihal surat perpanjangan penahanan kliennya ke ketua PN kelas 1 khusus Tipikor Bandung.

“Kami sih sudah mengajukan dan menerima perpanjangan itu sejak 4 Agustus, silahkan kuasa hukum adukan ini ke ketua PN. Ini hanya kesalahan administrasi,” kata Rifandaru sambil mengakhiri persidangan, Senin 24 Agustus 2020.






Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

7 jam lalu

Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

Hakim Agung Sudrajad Dimyati pernah tidak lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan Hakim Agung pada 2013 karena diduga terlibat dalam skandal suap.


Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka Kasus Suap, Lihat Koleksi Mobilnya

1 hari lalu

Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka Kasus Suap, Lihat Koleksi Mobilnya

Berdasarkan data LHKPN, Hakim Agung Sudrajad Dimyati tercatat memiliki harta total Rp 10,7 miliar. Dia juga memiliki dua unit kendaraan bermotor.


KPK Dikabarkan Tangkap Oknum Pengacara di Semarang

1 hari lalu

KPK Dikabarkan Tangkap Oknum Pengacara di Semarang

KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap beberapa orang dalam dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.


KPK Kumpulkan Bukti OTT Suap Pengurusan Perkara di MA

1 hari lalu

KPK Kumpulkan Bukti OTT Suap Pengurusan Perkara di MA

KPK melakukan OTT terhadap beberapa orang di Jakarta dan Semarang. Selain itu, KPK turut mengamankan barang bukti sejumlah uang.


Dana Karangan Bunga Kota Bekasi Mencapai Rp 1,1 Miliar, Paling Tinggi di Jabodetabek

2 hari lalu

Dana Karangan Bunga Kota Bekasi Mencapai Rp 1,1 Miliar, Paling Tinggi di Jabodetabek

Pemerintah Kota Bekasi menetapkan anggaran karangan bunga sebesar Rp 1,1 miliar dalam APBD tahun 2022.


Breaking News: KPK Dikabarkan OTT Hakim Agung MA

2 hari lalu

Breaking News: KPK Dikabarkan OTT Hakim Agung MA

KPK dikabarkan melakukan OTT terhadap seorang Hakim Agung di MA. Namun KPK belum merespons konfirmasi Tempo.


Kuasa Hukum Ade Yasin Sebut Bupati Bogor Nonaktif Itu Korban Konspirasi

5 hari lalu

Kuasa Hukum Ade Yasin Sebut Bupati Bogor Nonaktif Itu Korban Konspirasi

Penasehat hukum Ade Yasin minta hakim memerintahkan KPK mengembalikan barang bukti berupa ponsel, dan satu amplop berisi uang 2.770 dolar AS.


Sidang Pleidoi Suap BPK, Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Menangis Minta Dibebaskan

5 hari lalu

Sidang Pleidoi Suap BPK, Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Menangis Minta Dibebaskan

Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin mengikuti sidang secara online dari Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung.


22 dari 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor Rawan Bencana Pergeseran Tanah

5 hari lalu

22 dari 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor Rawan Bencana Pergeseran Tanah

BPBD Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengumumkan sebanyak 22 dari 40 kecamatan di daerah itu berpotensi terjadi pergeseran tanah.


Menjelang Sidang Pleidoi Ade Yasin, MUI 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor Gelar Istighosah

6 hari lalu

Menjelang Sidang Pleidoi Ade Yasin, MUI 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor Gelar Istighosah

Istighosah serentak mendoakan Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin itu diadakan di 40 kecamatan selama 4 hari berturut-turut.