Anggota DPRD DKI Cemaskan Positivity Rate Jakarta Meroket: Aturan di DKI Lemah

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ilustrasi virus Corona atau Covid-19. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menyebut penyebab tingkat angka konfirmasi positif Covid-19 alias positivity rate di DKI Jakarta terus meroket hingga 10 persen adalah karena lemahnya aturan yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Seperti, kata politisi Fraksi PKB tersebut, di Jakarta, Selasa, denda bagi warga yang tidak mengenakan masker saat berada di luar rumah pun dinilainya masih terlalu rendah dan penegakannya belum semaksimal mungkin.

"Ditingkatkan lagi (besaran denda), dikerakan lagi (aturan yang ada). Bikin tetapkan peraturan ketat yang tidak pakai masker didenda tinggi," ucap Hasbiallah.

Selain itu, ia juga meminta Pemprov DKI menerapkan aturan wajib tes cepat (rapid test) bagi warga yang tinggal di daerah penyangga bila ingin masuk ke Jakarta. Hal itu karena ribuan orang yang tinggal di daerah penyangga setiap harinya masuk ke Ibu Kota untuk bekerja.

"Dari (wilayah) penyangga ini bebas masuk ke Jakarta, ini juga kita tidak tahu penyebarannya bisa dari situ," ujarnya.

Ia menilai, sekeras apa pun upaya yang dilakukan Pemprov DKI dalam mencegah penularan Covid-19 tak akan berhasil bila warga di daerah penyangga dibiarkan melenggang bebas keluar masuk Jakarta.

"Harus tes cepat (warga yang mau masuk Jakarta). Mau tidak mau, harus seperti itu agar kerja maksimal dari Pemprov tanpa dukungan masyarakat tidak akan berhasil," kata dia.

Hal senada diungkapkan Anggota DPRD DKI Jakarta lainnya, Mujiyono yang juga mengatakan lebih baik Anies segera menerapkan denda progresif sebagaimana Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19.

"Sebaiknya soal denda progresif agar secepatnya diberlakukan," kata Mujiyono yang merupakan Ketua Komisi A DPRD DKI itu.

Lebih lanjut, Mujiyono berharap Pemprov DKI Jakarta tidak menganggap enteng permasalahan tersebut. Dia meminta Gubernur Anies Baswedan bersikap tegas dan meningkatkan pengawasan protokol kesehatan.

"Perketat sanksi, perketat pengawasan, semua harus turun bersama-sama satukan seluruh kekuatan komponen-komponen masyarakat yang ada bentuk relawan mandiri," tutur legislator Fraksi Demokrat ini.

Dalam Pergub 79/2020 disebutkan Pemprov DKI bakal memperketat pengawasan protokol kesehatan melalui sebuah aplikasi daring yang dinamai Jakarta Awasi Peraturan Daerah (JakAPD). Lewat aplikasi ini Pemprov DKI bisa mengenakan denda progresif bagi para pelanggar. Aturan ini sudah mulai disosialisasikan kepada Warga Jakarta mulai Senin (24/8).

Denda progresif bakal dikenakan pada perorangan atau perusahaan dinyatakan melanggar aturan lebih dari sekali. Nilai denda akan terus meningkat ketika melakukan pelanggaran.

ANTARA






Pulau Reklamasi G dari 10 Hektare Tinggal 1,7 akibat Abrasi, Riza Patria: Belum Pasti Hunian

2 hari lalu

Pulau Reklamasi G dari 10 Hektare Tinggal 1,7 akibat Abrasi, Riza Patria: Belum Pasti Hunian

Wagub DKI Jakarta belum pastikan pulau reklamasi Pulau G tersisa 1,7 hektare akibat abrasi dari semua 10 hektare untuk permukiman.


Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

2 hari lalu

Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

DPRD DKI menilai keputusan Anies Baswedan soal pulau reklamasi Pulau G telah sesuai aturan hukum dan mengacu Peraturan Presiden.


Anies Baswedan Akan Lengser, PDIP Menyoal Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, Gerindra dan PAN Apresiasi

11 hari lalu

Anies Baswedan Akan Lengser, PDIP Menyoal Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, Gerindra dan PAN Apresiasi

Rumah sakit yang diubah menjadi rumah sehat oleh Anies Baswedan diinilai politikus PDIP akan tenggelam seiring berakhirnya jabatan dia.


Ketua DPRD DKI Tetap Lanjutkan DP Nol Rupiah Meski Anies Baswedan Tak Lagi Jadi Gubernur

12 hari lalu

Ketua DPRD DKI Tetap Lanjutkan DP Nol Rupiah Meski Anies Baswedan Tak Lagi Jadi Gubernur

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi tetap akan melanjutkan program DP Nol Rupiah setelah Anies Baswedan tak lagi jadi gubernur. Harus ada terobosan.


Proyek Triliunan Rupiah Sekadar Lewat, Jakpro akan Bagi-bagi Proyek untuk Anak Usaha

12 hari lalu

Proyek Triliunan Rupiah Sekadar Lewat, Jakpro akan Bagi-bagi Proyek untuk Anak Usaha

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Widi Amanasto menyebut, pihaknya akan fokus mereformasi anak usaha. Menurut dia, Jakpro bakal memprioritaskan anak usaha sebagai penerima proyek agar meraup untung.


Dirjen Kemendagri Bahtiar Berterima Kasih ke DPRD DKI dan DPD yang Dukung sebagai Calon Pj Gubernur

12 hari lalu

Dirjen Kemendagri Bahtiar Berterima Kasih ke DPRD DKI dan DPD yang Dukung sebagai Calon Pj Gubernur

Dirjen Kemendagri Bahtiar menyampaikan terima kasih ke DPRD DKI karena mengusulkan dirinya sebagai calon Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan.


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

12 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.


Diusulkan sebagai Pengganti Anies Baswedan, Heru Budi Hartono Bicara Mekanisme

13 hari lalu

Diusulkan sebagai Pengganti Anies Baswedan, Heru Budi Hartono Bicara Mekanisme

Heru Budi Hartono menyerahkan soal proses penetapan Penjabat Gubernur atau Pj Gubernur DKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri.


Ketua DPRD DKI Temukan Banyak Masalah Pergantian Pejabat di Era Anies Baswedan

13 hari lalu

Ketua DPRD DKI Temukan Banyak Masalah Pergantian Pejabat di Era Anies Baswedan

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi siap membuka masalah pergantian pejabat di era Gubernur Anies Baswedan di pansus DPRD.


Ketua DPRD DKI Bicara Soal Etis, Minta Anies Baswedan Tak Lagi Melantik Pejabat Baru

13 hari lalu

Ketua DPRD DKI Bicara Soal Etis, Minta Anies Baswedan Tak Lagi Melantik Pejabat Baru

Ketua DPRD DKI mengatakan tidak etis bila Anies Baswedan masih melantik pejabat baru di DKI menjelang berakhirnya masa jabatan Oktober nanti.