Pemerintah DKI Menang atas PT Manggala Krida dalam Kasasi Reklamasi Pulau M

Reporter

Hakim ketua membacakan keputusan dalam sidang putusan pencabutan izin reklamasi Pulau M diajukan oleh penggugat PT Manggala Krida Yudha terhadap tergugat Gubernur Pemprov DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Selasa, 17 September 2019. Pengadilan memutuskan menolak semua permohonan penggugat. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan PT Manggala Krida Yudha, pengembang reklamasi pulau M atas Pemerintah DKI Jakarta yang mencopot izin reklamasi Pulau M. Laman putusan.mahkamahagung.go.id, mencatat bahwa putusan jatuh pada 14 Agustus 2020.

“Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 324.000.” Demikian amar putusan dalam salinan putusan yang diterima Tempo hari ini, Rabu, 26 Agustus 2020.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai langkah Pemerintah DKI Jakarta sebagai pihak tergugat secara prosedur maupun substansinya tidak bertentangan dengan ketentuan. “Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berpendapat dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat tidak terbukti, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan penggugat ditolak seluruhnya.” Demikian pertimbangan majelis hakim agung yang dipimpin Andi Muh. Ali Amran.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin pelaksanaan 12 pulau reklamasi di Teluk Jakarta pada September 2018. Izin ditujukan untuk pengembang Pulau H, Pulau I, dan Pulau M.

PT Manggala Krida Yudha yang tidak berterima kebijakan itu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 27 Februari 2019. PTUN menolak gugatan itu pada 17 September 2019.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) pada 22 Januari 2020 memperkuat putusan PTUN Jakarta dengan menolak permohonan banding yang diajukan Manggala Krida Yudha. Tak puas, mereka mengajukan kasasi.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah menilai putusan Mahkamah Agung menunjukkan pencabutan izin reklamasi Pulau M oleh Pemerintah Jakarta telah tepat. Pemerintah DKI, kata dia, telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. “Itu artinya kami sudah sesuai standar dalam penerbitan produk tata usaha Negara.”

ADAM PRIREZA | KORAN TEMPO






Novel Baswedan: Penolakan PTUN Terhadap Gugatan Pegawai KPK Adalah Berita Baik

10 jam lalu

Novel Baswedan: Penolakan PTUN Terhadap Gugatan Pegawai KPK Adalah Berita Baik

Novel Baswedan menyatakan penolakan PTUN bisa membangkitkan semangat para pegawai KPK untuk terus berjuang.


Dimulai Presiden Soeharto, Berikut Sejarah Pulau Reklamasi DKI Jakarta

1 hari lalu

Dimulai Presiden Soeharto, Berikut Sejarah Pulau Reklamasi DKI Jakarta

Gubernur Anies Baswedan memutuskan mencabut izin pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Ia mengeluarkan peraturan gubernur.


5 Fakta Pulau Reklamasi di Era Anies Baswedan

1 hari lalu

5 Fakta Pulau Reklamasi di Era Anies Baswedan

Anies Baswedan tak bisa mencabut izin pulau reklamasi di tiga pulau yang kadung dibangun. Ketiganya adalah pulau C, D, G yang sempat disegel Anies.


DKI Tak Bisa Sesukanya Manfaatkan Pulau G, Harus Ada Kesepakatan dengan Pengembang

2 hari lalu

DKI Tak Bisa Sesukanya Manfaatkan Pulau G, Harus Ada Kesepakatan dengan Pengembang

Pemprov DKI harus mempunyai perjanjian kerja sama dengan pengembang Pulau G bila ingin memanfaatkan pulau reklamasi itu.


Pemprov DKI Tak Bisa Sepihak Manfaatkan Pulau G, Harus Bekerja Sama dengan Swasta

3 hari lalu

Pemprov DKI Tak Bisa Sepihak Manfaatkan Pulau G, Harus Bekerja Sama dengan Swasta

Pemprov DKI tak bisa secara sepihak menentukan pemanfaatan pulau reklamasi Pulau G. Harus ada perjanjian kerja sama dengan swasta.


Kepala Dinas Tata Ruang DKI Sebut Pulau G Belum Ditetapkan Jadi Permukiman

3 hari lalu

Kepala Dinas Tata Ruang DKI Sebut Pulau G Belum Ditetapkan Jadi Permukiman

Kepala Dinas Tata Ruang DKI memastikan pulau reklamasi, Pulau G masih dalam zona ambang, belum ditetapkan sebagai kawasan permukiman.


Handoko Lie Menyerahkan Diri Setelah Buron 6 Tahun, Siapa Koruptor Rp 187 Miliar Ini?

4 hari lalu

Handoko Lie Menyerahkan Diri Setelah Buron 6 Tahun, Siapa Koruptor Rp 187 Miliar Ini?

Terpidana kasus mafia tanah di Medan, Handoko Lie menyerahkan diri ke Kejagung setelah buron 6 tahun. kasus apa yang menjerat koruptor Rp 187 M ini?


Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

5 hari lalu

Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

Pantai Maju Jakarta di pulau reklamasi Ahok yang diubah Anies, prostitusi yang dilarang di Jakarta , dan kenangan BJ Habibie masuk Top 3 Metro.


Pulau Reklamasi G dari 10 Hektare Tinggal 1,7 akibat Abrasi, Riza Patria: Belum Pasti Hunian

6 hari lalu

Pulau Reklamasi G dari 10 Hektare Tinggal 1,7 akibat Abrasi, Riza Patria: Belum Pasti Hunian

Wagub DKI Jakarta belum pastikan pulau reklamasi Pulau G tersisa 1,7 hektare akibat abrasi dari semua 10 hektare untuk permukiman.


Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

6 hari lalu

Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

DKI Jakarta mengoperasikan kawasan Jalan Sehat dan Sepeda Santai (Jalasena) Pantai Maju Jakarta untuk bermain layang-layang.